Tak Hadir di Paripurna, Dewan Sebut Kepala SKPD Penjilat

Kota Bima, KB.- Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD Kota Bima dalam rapat paripurna penutupan masa sidang I tahun 2017 dan penyampaian hasil reses di ruang sidang utama DPRD Kota Bima, Kamis (27/04/2017) tadi pagi membuat sejumlah anggota DPRD Kota Bima kesal.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Kamis 27 April 2017

Pasalnya, tidak hanya tadi pagi, Sejumlah kepala SKPD kerap tidak menghadiri undangan lembaga DPRD.  Pada rapat-rapat sebelumnya juga banyak yang tidak hadir.

Alfian Indra Wirawan saat menyampaikan tanggapan soal tidak hadirnya kepala SKPD dalam rapat paripurna tersebut, menuding para kepala SKPD tidak menghargai keberatan lembaga legislatif yang menjadi mitra eksekutif.

"Para kepala SKPD saya lihat banyak yang jadi penjilat, atau pencari muka terhadap kepala daerah. Sebab jika  Walikota atau Wakil Walikota yang menghadiri rapat, semuanya hadir. Tetapi kalau asisten yang hadir, hanya satu dua saja yang hadir kepala SKPD," tuding lelaki yang akrab disapa Pawang itu.

Lebih khusus Pawang menyoroti kepala Dinas PU dan kepala BPBD Kota Bina yang mempunyai banyak kegiatan pasca banjir. Karena menurutnya, dua instansi ini ada banyak yang meski dikoordinasikan dengan Dewan.

"Keberadaan kita ini tidak dihargai sama sekali, dan ini bukan sekali. Sudah 5 sampai 6 kali kita sampaikan bahwa kepala SKPD harus hadir pada saat rapat paripuran dan rapat komisi jika diundang," ujarnya.

"Tolong hargai kami di lembaga DPRD,  kami ini bukan penjual jajan, tapi kami lembaga resmi yang menjadi mitra eksekutif, sebab permasalahan yang ada tidak bisa disikapi oleh legislatif saja, tapi bersama eksekutif," tambahnya.

Hal serupa juga disoroti Kader PKS, H.Armansyah, SE. Katanya, Eksekutif memang sudah tidak menghargai lembaga DPRD. "Karena kita perhatikan, pada laporan hasil reses kami sebelumnya, bahkan dokumen hasil reses yang kita serahkan ke mereka tidak dibawa pulang, pantas aspirasi masyarakat tidak direspo," ujarnya.

Harusnya kata Armansyah, pokok pikiran DPR juga diakomodir, bukan hanya pemikiran pimpinan di eksekutif saja yang diutamakan, pokir dan hasil reses anggota dewan juga harus diakomodir. 

"Selama ini kepala PU tidak pernah hadir dalam paripurna, kita undang khusus pun untuk rapat  tidak pernah hadir. Meskinya kalau Walikota tidak hadir, Wakil walikota harus hadir dalam rapat ini, karena ada banyak hal yang dibahas di lembaga ini,"sorotnya. (KB-01)