Evaluasi Penggunaan APBD, Komisi IV Minta Bupati Ganti Kepala Dikes

Bima, KB.- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima memanggil sejumlah lingkup pemerintah Kabupaten Bima untuk mengevaluasi penyerapan anggaran dan program atau realisasi APBD tahun 2017. 

Beberapa SKPD yang menjadi mitra Komisi IV yang dipanggil antara lain, pejabat Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Sosial, Dikpora dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Kamis (08/06/2017) Komisi IV memanggil Dikes dan RSUD Bima. 

"Rapat ini untuk mengevalusi  realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 di masing-masing SKPD," ujar Ketua Komisi IV Muhammad Aminurllah, SE kepada Kabar Bima.

Menurut Mama, untuk dinas Dikpora sudah bagus dalam pelaksanaan program dan realisasi belanja APBD. Hanya saja mereka meminta penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan karena masih dianggap kurang. Begitu juga dengan dinas Sosial, juga sudah bagus dalam realisasi 

Tetapi untuk RSUD dan Dikes itu yang perlu dievaluasi. karena ada sebagian kegiatan yang belum bisa dijelaskan ke DPRD berikut dengan data-data yang tidak bisa ditunjukan ke DPRD seperti, pembagian porsentasi dana hasil kerjasama dengan BPJS. "Kita sudah minta kepada RSUD untuk menyerahkan data-data yang kami minta, jangan sampai kita sendiri yang cari data itu. Data pendapatan dan belanja tidak bisa dipenuhi, karena tidak bisa memenuhi data yang dibutuhkan, rapat kami skors. dan kami suruh pulang," tutur lelaki asal Kecamatan Sape itu.

Sementara untuk Dinas Kesehatan, Komisi IV terpaksa melakukan skor dengan Dikes karena para pejabat setempat tidak bisa menjawab pertanyaan dari anggota komisi IV. "Plt Kepala dinas dan Kabid-Kabidnya tidak ada yang tahu berapa realisasi anggarannya. mereka malah saling melempar terhadap pertanyaan yang diajukan. Mereka saya lihat lebih mementingkan urusan proyek saja. Yang lebih parah lagi, ada Kepala Bidang yang mencaplok kewenangan bidang lain," beber Maman.

“Karena tidak ada satu pun yang bisa dijawab, akhirnya rapat kami skors. Karena kinerja jajaran Dikes saya nilai amburad, saya meminta Bupati untuk mengevaluasi kembali jajaran pejabat di Dikes. Sebab, masalah kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, jadi harus ditempatkan pejabat yang memiliki kompetensi,” ujarnya. (KB-01)