IPMBD Desak Pemda Sikapi Serius Kasus Pemukulan Warga Donggo di Disdukcapil

Bima, KB.- Menanggapi kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Bima terhadap warga yang sedang mengurus akta kelahiran, Dewan Pimpina Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima (DPP-IPMDB) angkat bicara.

Fadlin Guru Don

Pengurus DPP-IPMDB Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyikapi serius kasus kekerasan terhadap warga Donggo oleh oknum pegawai Disdukcapil. Kasus pengeroyokan terhadap Iskandar seorang warga asal Desa O’o, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima oleh oknum Disdukcapil, mendapat reaksi dari sejumlah Tokoh Donggo.

Sekjen DPP-IPMDB, Fadlin Guru Don meminta secara tegas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk menyikapi secara serius kasus tersebut. Menurut Fadlin tindakan oknum Disdukcapil tersebut adalah tindakan premanisme.

“Tindakan oknum Disdukcapil tersebut adalah tindakan peramanisme. Saya kira tidak ada Preman dalam aparatur negara, Jika pemerintahan sekarang diisi oleh preman-preman maka kami pengurus DPP-IPMDB meminta dengan tegas kepada Pemerintah Daerah untuk memberantas dan memecat pegawai-pegawai mafia semacam itu,” desaknya.

Lanjut Fadlin, tidak ada yang salah dengan masyarakat yang menuntut haknya untuk dilayani dengan baik. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah tidak bisa menganggap kasus ini sepele, karna menurutnya, pemerintah harus memahami tipikal orang Donggo.

“Pemerintah Daerah tidak bisa menganggap sepele kasus ini karena harus dipahami tipikal orang Donggo. Orang Donggo kalau terkait harkat dan martabatnya bisa mengaung-ngaung layaknya singa. Saya tidak menggertak karena sekarang semua masyarakat Donggo sudah merespon kasus ini baik dari kalangan tokoh-tokoh, pemuda, mahasiswa maupun masyarakat umum,”terang Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini.

Tambahnya, pada umumnya masyarakat Donggo tetap menjunjung tinggi proses hukum dan sangat sadar hukum. Kami sudah memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman mahasiswa agar menghargai proses hukum, tetapi harus diwaspadai ketika keadilan tidak berpihak kepadanya, maka bisa saja mereka mengamuk diluar kehendak kita semua, karna sejauh ini teman-teman mahasiswa Donggo di seluruh wilayah Indonesia sudah membangun komunikasi untuk mengawal proses hukum kasus ini.

Selain mengharapkan pelaku diproses secara tegas, pengurus DPP-IPMDB meminta kepada Bupati Bima untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Karna Fadlin menilai ada hal yang tidak beres dalam kepemimpinan Zunaiddin, HI.

“Kami melihat ada hal yang tidak beres dalam kepemimpinan Zunaiddin, kasus di Disdukcapil bukan saja terjadi kali ini saja tetapi sebelumya juga ada pegawainya yang terkena Operasi Tangkap Tangan dari Saber Pungli Polres Bima Kota, untuk itu kami mengharapkan kepada Bupati Bima untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas tersebut, karna tidak mungkin dari sederetan kasus yang terjadi diluar kontrol dia,"tutur putra kelahiran Wadukopa Soromandi ini. (KB-01)