Legalitas Tim Penjaringan Partai Golkar Dipertanyakan

Kota Bima, KB.- Saat pengembalian formulir atau pendaftaran bakal Calon Walikota Bima, Hj. Ferra Amelia, SE di DPD II Golkar Kota Bima Rabu (12/07/2017), legalitas tim penjaringan bakal calon tiba-tiba dipertanyakan.

Pantauan langsung Kabar Bima, salah satu tim dari bakal calon yang juga pengurus Golkar Kota Bima demisioner, Al Imran, SH di tempat panftaran mempertanyakan legalitas tim penjaringan partai Golkar.

"Sebelum serah terima formulir pendaftaran, saya ingin pertanyakan dulu, apakah tim atau panitia penjaringan bakal calon ini, sudah memiliki SK dari DPD II Golkar Kota Bima atau belum?. Karena sepengetahuan saya, tim penjaringan ini belum memiliki SK, Karena Plt DPD Golkar Kota Bima hanya mengeluarkan Himbauan untuk membuka penjaringan. Itupun tidak ditandatangani oleh Plt dan tidak di stempel pula," sorot Imran.

Menurut Imran, Setiap proses penjaringan bakal calon dimanapun, tim penjaringan itu harus memiliki SK. Karena dalam juklak-juklis dan ADART partai sudah jelas mengatur itu, apalagi partai golkar partai besar. 

"Dimana-mana tim penjaringan itu harus memiliki SK," tuturnya.

Dirinya menyarankan agar tim penjaringan bakal calon meminta SK tim pejaringam ke DPD II (Plt. di DPD Propinsi NTB), agar tidak dipertanyakan oleh para bakal calon tentang legalitas tim penjaringan. Selain itu, Imran juga mempertanyakan tim penjaringan yang hanya membuka pendaftaran untuk Bakal Calon Walikota saja.

"Kenapa hanya Walikota nya saja yang dibuk, kenapa tidak dibuka juga untuk Bakal Calon Wakilnya, Meski nanti Walikota pilih wakilnya sendiri. Tapi dalam kuklak juknis Golkar harus membuka keduanya dan harus melalui tim penjaringan," terangnya.

Sementara Itu, Alvian Indra Wirawan pada kesempatan itu menjelaskan bahwa mereka hanya perpanjangan tangan dari DPD Golkar Propinsi selaku Plt DPD II Golkar Kota Bima, yang meminta bantuan untuk membuka jaringan. 

"Kami hanya perpanjangan tangan, berdasarkan surat himbauan untuk menjaring bakal calon

dan tidak ada tim, karena langsung dihendel oleh DPD I," jelasnya.

Namun dirinya menyampaikan terima kasih kepada Hj.Ferra Amelia dan Al Imran yang telah memberikan usul sarannya. 

"Kita sudah pernah pertanyakan ke DPD I soal ini namun belum ada penjelasan. Kami akan koordinasi kembali atas usulan dan saran ini," tandasnya. (KB-01)