"INOVASI KEPEMIMPINAN STRATEGI MEMBANGUN KETERTINGGALAN DAERAH"

Oleh : Yaser Arafat

Ketika otonomi daerah digulirkan pasca reformasi sebagai strategi kebijakan akselerasi pembangunan di daerah melalui beberapa regulasi yang dibuat dengan maksud memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab agar daerah dapat berkembang dan bersinergi dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan harapan daerah dapat menciptakan berbagai inovasi dan terobosan yang dapat menggerakkan tumbuhnya kemandrian daerah dengan indikator meningkatkannya kesejahteraan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya jumlah pengangguran dan mengecilnya tingkat kriminalitas serta membaiknya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. 

Harapan tersebut akan terwujud apabila pemerintah daerah memiliki ide cemerlang, gagasan brilian dan energik melalui kepemimpinan inovatif (inovasi, terobosan dan networking). Tanpa itu semua, maka kita sedang bermimpi dan berhalunisasi kepada yang sedang berkuasa yang gagal menjadi pemimpin tetapi sukses menjadi pemimpi yang hanya bisa meniduri rakyat lewat janji semu penuh ilusi (membius dan membohongi sihir mereka yang gagal berperan). 

Pertanyaan kita, kenapa daerah sulit berkembang? karena tidak ada inovasi dan terobosan yang dibuat, apalagi sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Bima 90 persen suntikan dari pusat lewat dana DAU, DAK dan dan Hibah dimana dana ini peruntukan sudah dihitung secara detail peruntukannya untuk belanja aparatur dan publik. 

Di pemerintah Kabupaten Bima belanja aparatur lebih tinggi daripada belanja publik karena pegawai yang membengkak dan porsi belanja publik lebih sedikit padahal konsep otonomi daerah sesungguhnya adalah mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat bukan malah menyandera pemerintah pusat. 

Saya pernah melakukan penelitian tentang APBD Kabupaten Bima tahun 2004 di mana besar ABPD kita sebelum otonomi hanya berada dikisaran 3 M setelah otonomi daerah ada peningkatan 5, 7, 8 dan pada tahun 2004 target 19 M tapi tercapai antara 16 dan 17 sekarang APBD Kabupaten Bima sudah di atas 1 Triliun tapi jumlah masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten.

Solusinya daerah harus keluar mencari alternatif lain untuk membangun jangan hanya bertumpu pada bantuan pemerintah pusat tetapi mulai memikirkan pemanfaatan potensi lokal daerah yang sangat kaya seperti pariwisata, perkebunan, perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, pertambangan dan penguatan UKM misalnya salah satu contoh sektor perikanan dan kelautan di Bima. 

Bentangan lautnya sangat luas ,tetapi air laut hanya dipenuhi oleh sampah karena hutan terus digunduli padahal air lautnya bisa dikelola menjadi garam seperti daerah lain yang sukses membangun perekonomian masyarakatnya dari sektor garam kapan kita memulai. 

Padahal di Bima kaya akan sumber daya laut di sini ada ikan tetapi belum ada perusahaan yang mengelola hasil laut seperti perusahaan abon, perusahaan sarden ikan, nelayan pasti untung dan kesempatan kerja terbuka lebar, di sini ada mutiara, kepiting, lobster, terumbu karang, pasir besi, dan ada sumber minyak di dasar laut, kalau dikelola berapa triliun PAD kita itu baru sektor kelautan dan perikanan apalagi sektor lain yang belum dikelola.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sejahtera dan makmurnya dou mbojo jika semua sumber daya alam dikelola secara modern dan profesional pasti Kabupaten Bima menjadi role model pengelolaan daerah otonom terbaik dan tersukses di Indonesia karena di Bima semua potensi ada yang tidak dimiliki oleh daerah lain. 

Mari kita berkaca kepada kepemimpinan Pak Fadel Muhammad ketika menjadi Gubernur Gorontalo, dimana pemda hadir memberikan proteksi lewat kebijakan intervensi terbatas untuk mengatur, menentukan dan mengendalikan harga pasar di tingkat lokal. Dengan mengfungsikan BUMD sebagai perusahaan daerah yang hidup dan dinamis menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. 

Kebijakan tersebut berhasil mengantarkan Gorontalo sebagai Propinsi yang berhasil membangun daerah dan Gorontalo dijadikan role model daerah otonom yang sukses di tingkat nasional. Karena prestasinya gemilang mampu menekan angka kemiskinan, menaikkan angka kesejahteraan, dan harapan hidup masyarakat, strategi kebijakannya simpel dan praktis bibit jagung, pupuk, mesin pengilingan digratiskan.

Setelah panen harganya tidak diserahkan pada mekanisme pasar tetapi ditentukan, dikendalikan oleh pemuda sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh pebisnis nakal yang hanya mencari keuntungan semata.

Di Gorontalo BUMD yang membeli semua hasil pertanian, perkebunan, perikanan masyarakat kebijakan seperti ini sangat melindungi masyarakat apa pemerintah daerah merugi jawaban tidak karena pemerintah daerah telah membangun dan membuka akses jejaring dengan perusahaan-perusahaan besar di Malaysia, Singapura, Jepang dll, karena paradigma birokrasi modern harus bervisi entreprenuship. (*)