Gandeng Disnaker, BPJS Sosialisasi JKN-KIS

Kota Bima, KB.- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima bekerjasama dengan Dinas Tengara Kerja (Disnaker) Kota Bima menggelar kegiatan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasioan, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Kesenian dan Budaya Kota Bima, Kamis (08/11/2018). Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Bima, Feri Sofian SH, Pihak Kejaksaan, Kepala BPJS, unsur SKPD dan BUMN.

Kapala Disnaker Kota Bima Drs. Jufri M.SI dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS, perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

"Kegiatan ini, kita harapkan mampu menyampaikan informasi tentang JKN kepada masyarakat. Apa dan mengapa perlu dilakukannya JKN serta mekanisme dan penyelenggaran JKN itu sendiri,"katanya.

Lanjut dia, melalui kegiatan ini juga diharapkan kepada para pelaku usaha baik pemberi kerja dan penerima, akan mampu memahami tentang JKN. Sehingga pada saat pelaksanaan para pelaku usaha faham dan sadar akan hak dan kewajibannya serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar.

"Dalam udang-undang nomor 24 tahun 2011 lahir sebagai jawaban atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan adanya keberpihakan pemerintah terhadap jaminan bagi masyarakat,"jelasnya.

Penyelenggaran JKN dilaksanakan oleh BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehtan dan PBJS Ketenagakerjaan.

"Khusus JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya sudah dimulai sejak 1 Januari 2014 dan selanjutnya secara operasional pelaksanaan JKN dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden,"katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Bima Elly Widiayani dalam laporannya memaparkan mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"BPJS merupakan penyelenggara JKN-KIS yang ditunjuk oleh Presiden. Maka dari itu kami menyoalisasikan program ini," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, dalam sambutan mengungkapkan, kegiatan sosialisasi yang digelar ini sangat penting dilaksanakan bagi kesehatan.

"Ada 9 program prioritas 100 hari kerja pada kepemimpinan kami. Salah satunya adalah kesehatan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, bidang kesehatan ini masuk dalan program prioritas. Sehingga pada tahun 2019 mendatang tidak ada lagi masyarakat Kota Bima yang tidak memiliki kartu BPJS. 

Feri mengaku, kartu BPJS tidak semua menjadi tanggungjawab pemerintah. Karena ada BPJS mandiri yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan diatas rata-rata.

"Selain itu juga merupakan tanggungjawab BUMN, BUMD dan sektor swasta. Oleh karena itu, sisa dari BPJS Mandiri dan tanggungan BUMN, BUMD dan sektor swasta akan menjadi tanggungjawab pemerintah," katanya.

Di Kota Bima sambungnya, sudah 70 lebih persen yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara sisanya menjadi PR pemerintah kedepan. 

"Tahun 2019 kita targetkan sudah mencapai angka 100 persen," terangnya.

Hal itu, harus ada kebersamaan semua pihak. Pemerintah mau mendaftarkan masyarakat miskin, juga masyarakat yang berpenghasilan diatas rata-rata mendaftarkan diri sebagai BPJS mandiri.

"Begitu pun pihak swasta agar sadar mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS,"harapnya.(KB-04).