Mahasiswa Desak Jokowi Realisasikan Janjinya soal Anggaran Gempa Lombok

DPRD NTB tidak Masuk Lantaran Melakukan Reses

Mataram, KB.- Puluhan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (31/10/2018). Massa menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. 

Dalam aksi ini dipimpin Reno (Koordinator Lapangan I), Efan (Koordinator Lapangan II) dan Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram Saiful Bahri, serta dikawal oleh aparat Kepolisian Polres Mataram.

Saiful Bahri, mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini digelar karena mereka menilai banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, akan berdampak krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah untuk mengakomodir kepentingan rakyat.

"Pemerintah tidak lagi memiliki integritas untuk mengakomodir kepentingan masyaratakat. Hal ini, dapat dilihat dari beberbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa hari ini, melemahnya nilai tukar rupiah, membludaknya tenaga kerja asing dan tidak meratanya fasilitas pendidikan secara menyeluruh," ujarnya.

Tidak satupun anggota DPRD yang menerima para demonstran, karena tidak ada di kantor. Kemudian, ada beberapa perwakilan dari massa yang masuk ke ruangan untuk memastikan keberadaan Ketua Dewan, Wakil Ketua I, Komisi I dan Komisi IV. Namun dari hasil pemeriksaan bahwa tidak ada yang masuk kantor.

"Tadi sudah masuk perwakilan empat orang masuk ke ruangan semua komisi Ketua Dewan, Wakil Ketua I, Komisi I dan Komisi IV itu tidak ada. Hari ini DPRD NTB tidak masuk karena melakukan reses," ungkap Ketua Umum HMI MPO.

Karena tidak masuknya Ketua Dewan dan Wakil Ketua serta para ketua Komisi atau anggota DPRD, Massa akasi dijanjikan akan ditemui  esok harinya.

"Mereka sudah berjanji bahwa besok akan menemui dengan kita. Apabila besok DPR tidak memenuhi janjinya, maka wajib hukumnya kita berontak," tegasnya

Adapun beberapa tuntutan dari massa aksi HMI MPO Cabang Mataram, meliputi, Desak Jokowi untuk resufle mentri-mentri yang kecanduan impor, Kembalikan fungsi tani sebagai penopang ekonomi negara, Wujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional agar tidak bergantung kepada pangan dan minyak impor serta menjaga konsumsi masyarakat.

Selanjutnya, Stabilkan nilai tukar rupiah, Wujudkan demokratisasi kampus, Segera cairkan dan realisasikan anggaran korban gempa Lombok yang dijanjikan Jokowi, dan memperjelas tugas dan fungsi KNPI NTB dalam pemberdayaan pemuda. (KB-03)