Caleg DPR RI Dapil NTB, Nurdin Ranggabarani, Sambangi Kota Bima - Kabar Bima

Caleg DPR RI Dapil NTB, Nurdin Ranggabarani, Sambangi Kota Bima

Kota Bima, KB.- Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) NTB, Nurdin Ranggabarani SH. MH, Jum'at (18/01/2019), menggelar konferensi pers bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Kota Bima, di tempat kediaman Ketua DPC PPP Kota Bima, H. Syafriansar S. Sos.

Nurdin Ranggabarani SH. MH.
Kedatangan Calon DPR RI Dapil NTB, Nurdin Ranggabarani SH. MH, selain mengahadiri undangan DPC PPP Kota Bima beberapa hari lalu, yaitu terkait kegiatan Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (LKKD) kader-kader baru PPP Kota Bima, pun bersilaturahmi dengan awak media. Yaitu melalui konferensi persnya bersama jurnalis se-Kota-Kabupaten Bima.

Caleg DPR RI PPP Dapil NTB, Nomor Urut Satu (1), Nurdin Ranggabarani SH, HM, siaran persnya, analogi sederhana APBD Provinsi dan APBN, merupakan sebuah pohon yang berisi dan berbuah. "Tapi terkadang, kita hanya mempersiapkan orang-orang yang hanya bisa memanjat pohon itu, dan tidak mau menghiraukan banyaknya buah dan isi pohon tersebut, yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan daerah kita," Kutip Laki-laki yang siap mewakili PPP, menuju Senayan itu.

Kata dia, jumlah APBD Provinsi NTB cukup signifikan, apalagi jumlah APBN. Mestinya kata dia, harus ada figur yang tepat untuk merebut pohon dan buah serta isinya itu untuk kepentingan daerah kedepannya. "Melalui kesempatan ini, PPP menawarkan kepada rakyat se-pulau sumbawa, untuk mempersiapkan orang-orang terbaik kita, dalam rangka merebut hak pulau sumbawa dipohon APBD Provinsi dan dipohon APBN tersebut," Kata Nurdin.

Nurdin mengungkapkan, terkait provinsi pulau sumbawa, dirinya adalah bagian dari perjuangan itu. Kenapa sampai hari ini masih belum dapat pisah dari Pulau Lombok, disebabkan adanya molatorium dan lainnya. "Saya termasuk didalamnya, dalam merangka untuk menyusun persiapan maupun deklrasi yang kemarin dilaksanakan di kota sumbawa besar itu. Kemudian ada molatorium dan sebagainya, lalu kemaudian tertunda. Padahal dari fisik syarat untuk bisa terbentuk provinsi pulau sumbawa, sudah lebih dari cukup," Ungkap laki-laki yang siap merebut kursi Wakil Rakyat di Senayan itu.

Lanjutnya, Provinsi NTB, selain memiliki 5 Kabupaten-Kota, juga merupakan Provinsi ke-Pulauan, yang terpisah. Ada pulau lombok, pulau sumbawa, pun dengan jumlah penduduk yang cukup. "Infrastruktur kita, in syaa allah cukup. Hanya terkendala dengan soal molatorium, sehingga penetapan provinsi pulau sumbawa, dalam bentuk Undang-undang itu kemudian menjadi tertunda dan itu bukan sumbawa saja," bebernya.

Dia menegaskan, kedepan, kalau molatorium kemudian dicabut, dan ia dapat meraih kepercayaan rakyat untuk DPR RI, maka Fraksi PPP, akan menjadi motor terdepan, untuk memperjuangkan hal itu. "Yakni, dalam rangka terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa," tegasnya singkat.

Sementara itu, kedatangan dirinya di Kota-Kabupaten Bima itu, agar masyarakat tahu, bahwa dirinya akan tetap ada untuk mewakili rakyat kedepannya dikanca Nasiona itu. 

"Sebelumnya ada Bung Fahri Hamzah, yang membawa harumnya nama Pulau Sumbawa dan kami berharap dapat mengawali itu kedepan. Agar pulau sumbawa tetap hadir, tetap bergemah di DPR RI, demikian juga perjuanga-perjuangannya, juga eksistensi kita, sehingga apa yang sudah dicanangkan sebelumnya, yang sudah diikhtiarkan sebelumnya dapat kita lanjutkan," tuturnya.

Menurutnya, APBN Pulau Sumbawa masih sangat minim dan butuh banyak suntikan untuk itu. Terlebih lagi, anggaran untuk berbagai sektor pembangun Daerah. Mulai dari Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, Irigasi Pertanian, Jalan Raya, Ekonomi Kerakyatan dan sebagainya. 

"Saya sangat berharap, kehadiran kami nanti di DPR RI, itu dapat menjembatani daerah-daerah atau setiap kepala daerah dan wakil rakyat ditingkat provinsi dan daerah, dalam rangka menjemput haknya ditingkat pusat,"ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2018 lalu, kata dia, hanya ada Lima pembangunan Dam Besar untuk NTB. Hal itu, cukup membuat ia kecewa dengan minimnya APBN ditahun kemarin. "Saya kecewa dengan itu, dan hampir saja kita tidak kebagian. Karena Lima Dam tersebut,  Empat di Pulau Lombok dan satu di Pulau Sumbawa," imbuhnya.

Demikian juga pembanguna pasar rakyat oleh pemerintah pusat, tidak satu pun pasar itu ada di Pulau Sumbawa. Banyak lagi infrastruktur-infrastruktur yang kemudian tertinggal. Diantaranya, Bandara dan Pelabuhan, pun mendapatkan anggaran yang sangat minim, walau pihak Provinsi, dalam hal itu, Wakil Rakyat Komisi IV, sudah berteriak-teriak terkait hal itu. Begitu pun soal dermaga, agar ada penambahan dermaga baru untuk sandaran di Pelabuhan Tano dan Kayangan. 

Terakhir kata dia, itu merupakan kebijakan-kebijak pusat, yang mesti diperjuangkan secara bersama-sama. Kalau kemudian, hal tersebut tidak  dikawal, maka kedepannya, Daerah pun tidak dapat berjalan maju, melainkan mundur. 

"Jalan lintas trans sumbawa, mari kita kawal dalam hal pelebaran dan pemeliharaan dititik-titik yang terkena longsor dan sebagainya. Nah, kalau kemudian Wakil kita ditingkat Pusat mengerti teknik-teknik itu dan kebutuhan rakyat, mengerti persoalan-persoalan rel yang dihadapi rakyat kita ditingkat bawah, in shaa allah daerah kita akan mendapat porsi hak yang adil dari seluruh, APBN maupun APBD kabupaten kota,"tutupnya. (KB-07)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.