Pemerintah Terkesan "Paksa" Petani Tanam Bibit Bantuan - Kabar Bima

Pemerintah Terkesan "Paksa" Petani Tanam Bibit Bantuan

Bima, KB.- Persoalan bibit jagung bantuan pemerintah di Kecamatan Soromandi belum mereda. Perwakilan pemuda dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)  Soromandi, Kabupaten Bima menilai pemerintah terkesan memaksa petani jagung untuk menanam bibit bantuan yang tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian.

Baharuddin.
Diketahui, pemerintah menyalurkan bibit jagung yang tidak sesuai usulan petani. Semula, petani mengusulkan varietas bibit jagung BISI-18. Tetapi pemerintah menyalurkan bibit yang tidak pernah diusulan. Misalkan BISI-2, Premium 919, Bioseed, dan Twin.

"Petani dipaksa bersyukur walaupun kondisi bibit yang diberikan kurang baik. Jadi muncul kesan kalau pemerintah ini memaksa petani menanam bibit yang ada, bukan bibit yang diusulkan petani pada awalnya (BISI-18)," kata Ketua KNPI Soromandi Baharudin yang dihubungi wartawan di Bima, kemarin (4/1).

Dia juga mendapat informasi adanya dugaan kelompok tani (poktan) siluman. Baharudin menduga munculnya poktan siluman ini tidak terlepas dari ulah para pihak di UPTD dan PPL Kecamatan Soromandi.

Termasuk adanya dugaan penyaluran bibit yang tidak sesuai dengan luasan lahan petani. Persoalan seperti ini, sambung dia, hampir terjadi di seluruh kelompok tani wilayah Soromandi.

Beragam persoalan di lapangan itu, dia berharap pemerintah serius dalam menjalankan program bantuan ini. "Bahkan diharapkan perlu adanya perbaikan serta pengawalan program yang konsisten dari pihak pemerintah. Karena pada 2016 lalu muncul juga persoalan yang sama," pinta penulis buku "Tuhan Tergadaikan" itu.

Yaser Arafat.
Seorang akademisi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, Yaser Arafat menyoroti pula polemik bibit jagung bantuan pemerintah ini. Terutama peran pemerintah dalam menjalankan program bantuan pertanian tersebut.

"Saya berharap pemerintah lebih komunikatif dengan petani yang menjadi target penyaluran bantuan bibit jagung. Kalau pun ada perubahan varietas bibit, pemerintah tidak langsung menyalurkannya sebelum komunikasi dengan petani," tegasnya.

"Jadi harus diawali dengan penyuluhan. Bukan malah saat bibit itu sudah diberikan kepada petani, baru ada penyuluhan," tambah dia.

Keluhan itu muncul karena bantuan bibit jagung yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun 2018, yakni jenis BISI-2 dan Premium 919, tidak sesuai dengan usulan Rencana Definitif Kebutuhkan Kelompok (RDKK), yang telah sepakat untuk BISI-18.

"Kalau bibit yang diharapkan sudah kehabisan stok, harusnya dikasih tahu supaya masyarakat tidak kaget," ujarnya.

Jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan, ini tidak menampik jika bibit yang dibagikan pemerintah kepada petani itu punya kualitas. Tetapi pemerintah harus belajar pada pengalaman 2016 lalu. Kala itu, bibit BIMA URI dianggap jauh lebih bagus dibanding BISI-18 karena pernah diuji coba di tempat lain.

"Ketika ditanam, bibit itu (BIMA URI) tumbuh, tapi untuk berat dan hasilnya tidak sebagus dengan BISI-18 atau NK," ujarnya.

Karena itu muncul kekhawatiran dari kalangan petani terkait mutu dan kualitas dari varietas bibit baru BISI-2 dan Premium 919. Para petani takut bibit itu tidak cocok dengan lahan pertanian diwilayahnya.

Apalagi musim tanam untuk jagung itu hanya satu tahun sekali, lanjutnya, pastinya petani akan menanam bibit yang kualitasnya benar-benar bisa memberikan keuntungan besar saat panen. "Mereka khawatir bibit baru ini akan  memengaruhi produksi jadi menurun. Saya harap jangan dijadikan uji coba, kasihan masyarakat karena harga pupuk ini mahal, biaya orang tanam mahal. Ini perlu diperhatikan pemerintah," kata Yaser.

Agar tidak terus menerus menjadi polemik, dia berharap kepada pemerintah untuk membuka ruang komunikasi kepada semua pihak dengan melibatkan pemerintah desa dan peran pemuda sebagai jembatan komunikasi para petani.

Akan percuma saja bila pemerintah mengeluarkan bibit baru, namun tidak dibarengi dengan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif dan Pemerintah seharusnya bisa menjelaskan bahwa kualitas bibit baru itu lebih baik dari BISI-18.

"Adakah sampel uji coba sebelumnya di daerah lain, varietas bibit baru itu lebih bagus hasilnya. Ini yang tidak pernah disampaikan kepada masyarakat," ucapnya.

Meski berhasil di daerah lain, sambung dia, pemerintah juga harus memperhatikan, apakah bibit itu cocok dengan mutu dan kualitas tanah di Bima.

"Mungkin di daerah tertentu bibit tersebut cocok. Tapi untuk Soromandi dan Donggo itu sudah cocok dengan BISI-18," kata Yaser.

Sebenarnya tujuan pemerintah menyediakan bibit bermutu agar petani sejahtera dan berdampak pada produksi hasil pertanian yang kian meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun dia sangat menyayangkan tujuan itu tidak selaras dengan fakta di lapangan.

"Kami berharap ada pembenahan ke depannya, jangan lagi ada masalah-masalah seperti ini," tandas dia. (KB-01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.