Diskominfo : Kami Butuh Media Mengekspos Kegiatan Pemerintah
Kota Bima, KB.- Dinas Komunikasi dan informasi (Diskominfo) Kota Bima, Jum'at (26/04/2019) pagi menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan media dan wartawan. Pertemuan tersebut berlangsung di aula kantor setempat.
Kabid Komunikasi dan Desiminasi Informasi Drs. Ahmadi M.Si, mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antara Diskominfo dengan media.
"Kami butuh media untuk mengekspos kegiatan Pemerintahan, maka dari itu kami berkeinginan mengajak media untuk bekerjasama, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Penggunanan Anggaran (DPA) Kominfo," ucapnya.
Lanjut dia, pada saat pembagian kerjasama nanti diharapkan semua media dapat kebagian jatah.
"Insya Allah saya pastikan semua media akan dapat kebagian, baik yang PT maupun CV, termasuk yang pakai Yayasan, tapi nominalnya agak berbeda dengan yang berbadan hukum," jelasnya.
"Sesuai dengan amanat UU Pers perusahaan media harus memiliki legalitas formal. Disitu disebutkan bahwa pers harus berbentuk badan hukum. Dan itupun diperkuat lagi dengan surat ederan dewan pers yang mengatakan, bahwa pers harus memiliki legalitas yang jelas," ujarnya.
Di Kota Bima kata Ahmadi, Perusahaan media yang sudah berbadan hukum (Legal Formal) hanya ada separuh, dan sebagiannya belum.
"Saya minta kepada media yang belum berbadan hukum agar segera mengurusnya. Sebab, legalitas media sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam pembuatan MOU," jelas Ahmadi.
"Intinya kami butuh media untuk mengekspos kegiatan pemerintahan karena media merupakan corong pemerintah dan masyarakat" ucapnya.
Ahamdi berharap, semoga hubungan kemitraan media dengan kominfo tidak terputus dan terus berjalan dengan baik. (KB-04)
 |
| Drs. Ahmadi M.Si (Tengah) |
"Kami butuh media untuk mengekspos kegiatan Pemerintahan, maka dari itu kami berkeinginan mengajak media untuk bekerjasama, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Penggunanan Anggaran (DPA) Kominfo," ucapnya.
Lanjut dia, pada saat pembagian kerjasama nanti diharapkan semua media dapat kebagian jatah.
"Insya Allah saya pastikan semua media akan dapat kebagian, baik yang PT maupun CV, termasuk yang pakai Yayasan, tapi nominalnya agak berbeda dengan yang berbadan hukum," jelasnya.
"Sesuai dengan amanat UU Pers perusahaan media harus memiliki legalitas formal. Disitu disebutkan bahwa pers harus berbentuk badan hukum. Dan itupun diperkuat lagi dengan surat ederan dewan pers yang mengatakan, bahwa pers harus memiliki legalitas yang jelas," ujarnya.
Di Kota Bima kata Ahmadi, Perusahaan media yang sudah berbadan hukum (Legal Formal) hanya ada separuh, dan sebagiannya belum.
"Saya minta kepada media yang belum berbadan hukum agar segera mengurusnya. Sebab, legalitas media sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam pembuatan MOU," jelas Ahmadi.
"Intinya kami butuh media untuk mengekspos kegiatan pemerintahan karena media merupakan corong pemerintah dan masyarakat" ucapnya.
Ahamdi berharap, semoga hubungan kemitraan media dengan kominfo tidak terputus dan terus berjalan dengan baik. (KB-04)
Tidak ada komentar