Upacara HUT Pol PP Menyisakan Duka, Uang Honor Raib, Kemana Anggaran Rp 900 Juta? - Kabar Bima

Upacara HUT Pol PP Menyisakan Duka, Uang Honor Raib, Kemana Anggaran Rp 900 Juta?

Kota Bima, KB.- Persiapan dan pelaksanaan upacara HUT Pol PP tingkat NTB tahun 2019 yang dipusatkan di Kota Bima memang berjalan lancar. Kegiatan yang dihelat di Lapangan Serasuba itu dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB dan seluruh Kasat Pol PP se-NTB beserta anggota. 

Syarif Rustaman
Namun, siapa sangka, dibalik acara yang besar itu justru menyisakan persoalan bagi anggota Pol PP Kota Bima sebagai tuan rumah. Pasalnya, honor kegiatan hingga saat ini tak kunjung diberikan. Padahal, untuk perhelatan itu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 juta. 

Informasi yang dihimpun media ini, sejak awal persiapan kegiatan itu sudah dirundung persoalan. Manajemen kegiatan, terutama alokasi penganggaran yang tak profesional justru memantik masalah semakin meluas. 

Hal pertama yang kini terus diteriakan oleh anggota Pol PP yaitu honor yang kecil dan tak sebanding dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan yakni hanya Rp 172 ribu. Sudah kecil, rupanya honor dimaksud hingga saat ini belum dibayarkan. 

Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana SDM dan kelengkapan upacara, hanya sepatu, helm, syal dan kaos tangan saja yang dibeli baru. Sementara perlengkapan penting lain seperti baju seragam dan atribut pendukung penting hingga saat ini belum dibeli.

Ditambah lagi dengan seragam Walikota dan Wakil Walikota Bima yang hanya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Padahal, sesuai dengan kapasitas kepala daerah, seragam yang dipakai menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU). 

Lantas dimana alokasi anggaran untuk sejumlah pengadaan tersebut?
Bicara anggaran, nyatanya sumber anggaran tidak saja dari alokasi APBD Kota Bima sebanyak Rp 900 juta. Ada sumber lain juga untuk kegiatan tersebut yakni uang yang dikumpulkan oleh masing – masing Pol PP se-NTB sebanyak Rp 4 juta. Jika dijumlahkan dengan 10 kota dan kabupaten yang ada di NTB, makanya bisa mencapai Rp 40 juta. Dugaan kuat, anggaran itu juga tidak digunakan. 

Sejak berakhirnya hajatan itu, ternyata menjadi buah bibir sejumah anggota Pol PP Kota Bima. Hanya saja, mereka tak berani untuk mengumpulkan keberanian untuk menyampaikannya di media. Karena konsekuensi yang harus diterima seperti, diancam dan diintimidasi. 

Lantas bagaimana tanggapan Kepala Pol PP dan Damkar Kota Bima terhadap persoalan ini?. Saat ditemui di ruangannya Senin (8/4), M Farid menjawab, Pertama anggaran HUT Pol PP sebanyak Rp 306 juta, bukan Rp 900 juta. Dari anggaran tersebut yang digunakan untuk melayani tamu lebih kurang  750 orang ditambah PolPP Kota Bima  lebih kurang 900 orang. Dimana Pol PP Kota Bima menanggung biaya akomodasi, hotel dan makan minum seluruh tamu yang hadir serta kebutuhan sesuai DPA. 

"Dari anggran tersebut Pol PP masih mampu mengefisienkan aggaran terutama akomodasi hotel bahkan sisanya anggaran sudah disetor kembali oleh bendahara di kas daerah, sekitar lebih kurang Rp 60  juta. Jadi yang digunakan lebih kurang  lebih Rp 226 juta. Menyanggkut masalah pengadaan pakaian Pol PP belum dilaksanakan sampai sekarang.  Adapun pakaian kepala daerah tidak disiapkan PDU karena pada kegiatan tersebut memang menggunakan PDL.  Insya Allah penggadaan pakai Pol PP tersebut masih dalam proses administrasi,"jelasnya. 

Berkaitan dengan honor  sekarang sedang  dibayarkan biaya yang dipersiapkan hanya 5 juta itu untuk lebih kurang 45 orang panitia.  "Yang diterima sebesar itu sesuai ketentuan. Sedangkan ada partisipasi  kabupaten kota terhadap kegiatan HUT sampai sekarang saya belum dilaporkan oleh kabid yang berkaitan dengan kegiatan  berapa yan masuk dan berapa realisasinya munggkin setelah saya kembali dar Dinas luar insya Allah,"tuturnya. 

Mengenai anggaran patungan dari pemerintah kabupaten dan kota,  belum digunakan sampai sekarang. Karena anggaran belum masuk semuanya. 

"Dari total Rp 40 juta yang seharusnya sudah diterima,  tetapi baru Rp 21 juta yang sudah memberikan.  Karena ini kesepakatan partisipan, yang harus dipenuhi sebelum acara harus masuk total,  jadi belum bisa kita gunakan anggatan itu sampai saat ini,"jelas Sekretaris Pol PP Kota Bima,  Syarif Rustaman di kantornya, Senin (08/04/2019). (KB-01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.