FRONTAL Gelar Aksi People Power Tolak Putusan KPU - Kabar Bima

FRONTAL Gelar Aksi People Power Tolak Putusan KPU

Kota Bima, KB.- Front Kedaulatan Rakyat (FRONTAL) di Kota Bima, gelar aksi people power. Aksi tersebut, merupakan bentuk penolakan terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang dinilai ada kecurangan soal Pemilihan Presiden.

Kordinator Lapangan (Korlap), Nas Kalate, dalam orasinya, mengatakan siap syahid dalam menegakkan kebenaran. Apalagi demi kebaikan suatu Negara dan Bangsa.

"Kami siap mati syahid lewar pergerakan ini," kata Nas, Kami (23/05/2019).

Mereka meminta, pada pihak penyelenggara Pemilu 2019 ini, untuk dimintai pertanggungjawabannya atas kecurangan itu. Sebab, ketika hasil putusan KPU RI disandingkan dengan data C1 yang dikumpulkan Relawan Kemenangan Prabowo-Sandi, terdapat kecurangan yang dilakukan penyelenggara.

"Suara kemenangan pasangan Prabowo-Sandi sudah dimanipulasi untuk kemenangan pasangan Nomor Urut 01," tudignya.

Nas menjelaskan, bahwa pergerakan itu, yakni atas dasar kesadaran penuh mereka. Karena menurutnya, hak-hak rakyat telah diperkosa untuk kemenangan yang diputuskan KPU.

"Kami menginginkan kejujuran dan keadilan atas hak-hak kami melalui Pemilu 2019 yang diselenggarakan April lalu," tegasnya.

Aksi tersebut, tidak hanya dilakukan pada satu tempat, tapi masa aksi melakukan konvoi. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman pada masyarakat umum, bahwa hasil putusan itu tidak sesuai data real.

"Setelah ini, kita akan konvoi keliling Kota Bima, agar masyarakat semua tahu bahawa ada kecurangan dibalik putusan KPU RI yang diumumkan 22 Mei 2019 itu," tandasnya.

Tidak hanya itu, Aksi tersebut juga bentuk solidaritas terkait meninggalnya Anggota KPPS, meninggalnya Massa Aksi yang demo depan KPU RI dan Bawaslu RI. Terlebi terkait kecurangan yang Struktur, sistematis, masiff dan ketidakadilan. 

"Dimana ruang kebebasan berekspresi dibatasi oleh rezim saat ini. Kami dari Frontal menilai bahwa, rezim saat ini kepanikan," tudingnya lagi.

Adapun beberapa pernyataan sikap mereka, diantaranya, Meminta kepada Bawaslu RI, untuk mendiskualifikasi pasangan calon Presiden Jokowi-Ma'ruf. Meminta kepada KPU, untuk bertanggungjawab terkait meninggalnya Anggota KPPS. Meminta kepada Mabes Polri, agar tidak berlebihan menghadapi massa aksi depan KPU RI dan Bawaslu RI. Meminta Kepada Pemerintah, agar membentuk Tim pencari fakta atas meninggalnya Anggota KPPS.
Meminta kepada Mabes Polri, agar segera melepas Tokoh Bangsa yang diduga Makar tersebut. Dan terakhir, mereka meminta copot Tito Karnavian dari jabatannya. (KB-07)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.