Selang 24 Jam, Pemda Bima Kembali Didemo

Bima, KB.- Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Bima Menggugat (PPMBM) menggelar aksi demonstrasi didepan Kantor Bupati Bima. Tak peduli, walau hari sebelumnya kantor dimaksud baru saja didemo, Kamis (20/06/2019).

Tidak lebih dari jeda waktu 24 Jam, kantor tersebut kembali digedor masa aksi. Tentu, tujuannya untuk mengingatkan pemerintah setempat dalam hal menjalankan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah.

Tuntutan secara umum PPMBM yang tertera dalam spanduk, "Segera Wujudkan infrastruktur dan Supra Struktur yang ada di Kabupaten Bima".

Adapun rincian aspirasi yang disampaikan masa aksi saat itu diantaranya, pertama, segera merealisasikan Infrastuktur Jalan Raya secara merata disetiap kecamatan se-Kabupaten Bima.

Dua, mendesak KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida) untuk melakukan pengontrolan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pengecer pupuk yang menjual di Atas Het. Kemudian tiga, pemerintah segera turun dan memberikan Alat Produksi yang layak bagi Petani Garam.

Selanjutnya tuntutan lain, berikan tanah untuk petani secara Otonomi Daerah. Hadirkan Drainase Di Setiap kecamatan yang membutuhkannya. Meminta kepada bupati, DPRD dan Kapolres Bima untuk segera membongkar paksa PT. Bunga Raya yang tidak memiliki ijin operasi yang ada di Desa Sai Kecamatan Soromandi.

Selain itu, masa aksi meminta agar dilakukan pengontrolan dan pengawasan yang ketat dalam pemberantasan Narkoba. Transparansikan pengelolaan Anggaran 20 % dari APBN dan APBD untuk dunia pendidikan. Hadirkan mobil sampah disetiap kecamatan se-Kabupaten Bima.

Kemudian, segera pasang papan informasi terkait RAPBD disetiap kecamatan se-Kabupaten Bima. Realisasikan janji untuk memperbaiki Lapangan Kecamatan  Belo. Percepat pembangunan rumah layak huni untuk korban kebakaran di Desa Renda Kecamatan Belo. 

Percepat pembangunan jembatan Desa Kananta Kecamatan Soromandi dan Simpasai Kec. Monta. Dan hadirkan minimal 2 unit Mobil Pemadam Kebakaran Di Kec. Belo.

Tidak hanya itu, masa aksi juga menuntut Pemda untuk hadirkan satu juta Lapangan Pekerjaan untuk pemuda dan rakyat. Dan transparansikan anggaran pembangunan Kantor Bupati Bima, serta hadirkan Industri di Kabupaten Bima.

Muammar Kadafi, Kordinator lapangan aksi, dalam orasinya, menyampaikan, keberadaan pemerintah daerah hari ini tidak berpihak pada rakyatnya. 

"Kami dari Persatuan Pemuda Dan Mahasiswa Bima Menggugat menggalang persatuan dan

mengabarkan kepada seluruh masyarakat kabupaten bima, bahwasanya saat ini pemimpin Kabupaten Bima sedang tidak lagi memikirkan kebutuhan rakyatnya," ungkapnya. 

Kata dia, Pemerintah Kabupaten Bima telah menganak tirikan rakyatnya. Menurutnya, secara kondisi Bima saat ini sangat kumuh dan amburadul.

"Kita bisa sama-sama melihat bagaimana setiap kecamatan masih saja ada jalan yang rusak, belum lagi soal maraknya kejahatan dalam keberadaan konsep bima ramah," sebutnya.

Dirinya mengaku, dengan keadaan infrastruktur di setiap kecamatan hari ini, cukup menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, kondisi perekonomian daerah pun cukup memprihatinkan.

"Kondisi jalan raya yang rusak parah menjadi suatu masalah yang sangat besar bagi ayah dan ibu kami yang petani, bagi generasi bangsa yang ingin ke sekolah dan para pedagang kaki lima yang ke pasar. Kondisi inilah yang menjadi

penghambat perputaran ekonomi masyarakat kabupaten bima dan pemerintah daerah menutup mata," gambarnya.

Karena itu, pihaknya saat ini mendesak pada pemerintah daerah, agar secepatnya realisasikan terkait tuntutan itu.

"Maka dengan ini kami dari Persatuan Pemuda Dan Mahasiswa Bima Menggugat, mendesak

pemerintah kabupaten bima untuk segera melaksankan pembangunan serta memberikan jaminan apa yang menjadi kebutuhan dan kepastian akan tuntutan rakyat kabupaten Bima hari ini," desaknya.

Diketahui, aksi yang digelar itu tidak mendapatkan respon dari Bupati atau pun Wakil Bupati Bima. Disebabkan, dua orang nomor satu dan dua tersebut tidak berada di kantor. Begitupun dengan Sekda Bima. Walau saat itu, Asisten II Setda Bima, Ir.Nurdin, menemui massa aksi untuk memberikan tanggapan, namun ditolak oleh massa aksi, karena yang mereka inginkan Bupati dan wakil Bupati Bima dan Sekda Bima. (KB-07)