Bantah Investasi Bodong, Pemerintah Beberkan Sejumlah Bukti - Kabar Bima

Bantah Investasi Bodong, Pemerintah Beberkan Sejumlah Bukti

Bima, KB.- Pemerintah Kabupaten Bima, melalui Kabag Humas dan Protokol membantah adanya tudingan investasi bodong di daerah. Selain membantah, pemerintah juga membeberkan sejumlah bukti terkait tudingan investasi bodong pembangunan Hotel berlantai Lima di Pantai Kalaki, Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima itu. Rencananya Hotel tersebut dibangun oleh Investor PT. Pesona Kalaki Mantika.

"Tidak benar itu. Ijin sudah ada. Semua proses dan tahapan sudah dilaksanakan. Hanya tinggal IMB saja yang hampir rampung, Tetapi IMB sudah dilakukan penghitungan besarnya retribusi. Penghitungan itu oleh Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Bima,’’ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap, di Kantor Bupati Bima, Jumat (24/01/2020).


Dia mengungkapkan itu berkaitan dengan tudingan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, M Natsir, S.Sos, yang dilansir Media Online, Kabar Bima pada Kamis (22/01/2020). Sebelumnya,  Wakil Rakyat tersebut menuding  Pemerintah Kabupaten Bima yang telah menghadirkan investor Bodong. 

Menurut Chandra, sejumlah syarat yang ditanyakan oleh Komisi II itu, semua sudah dilakukan oleh Pemkab Bima. Seperti, Rekomendasi Kelayakan Teknis, untuk melakukan Pembangunan Gedung Lima Lantai Hotel Santika, di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang dilakukan Pemohon PT Pesona Kalaki Mantika.

Rekomendasi itu dikeluarkan Pemerintah melalui Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bima, pada tanggal 30 Desember 2019. Mengenai RTRW, Pemerintah telah menerbitkan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, Terletak di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo.

Sedangkan Rekomendasi, Kata Chandra, berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bima, pada 7 Desember 2018, ditandatangani Sekda Bima sebagai Ketua Tim. Berkaitan dengan Amdal, Pemerintahan Dinda-Dahlan, melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah bekerja dan melakukan analisis AMDAL. Dinas Lingkungan Hidup bahkan telah mengeluarkan hasil kajian, pada 18 Maret 2019, melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima.

Isi Rekomendasi tersebut, yakni Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. 
Kata Chandra, hadirnya Gubernur NTB Dr. Zulkifliemansyah dan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, saat ground breaking beberapa waktu lalu, merupakan upaya serius dan komitmen Pemerintah mendorong para investor berinvestasi di daerah Bima.
Juga implementasi perintah Presiden RI, yang  menghendaki adanya percepatan investasi bagi para Investor.

"Bukan sesuatu yang dianggap keliru,’’imbuhnya.

Kata Chandra, Bupati berharap semua pihak bisa menahan diri, bersama-sama menciptakan kondisi yang sehat bagi investasi. Tidak saling menuding sehingga iklim investasi merugikan Dana Mbojo.
Harus diakui, pertumbuhan ekonomi melalui sektor Pariwisata di daerah ini mulai menggeliat. Dan semua pihak bisa membuka diri, tidak sembarang berasumsi.

Pemkab tetap berkomitmen menciptakan lapangan pekerjaan melalui sektor Pariwisata. "Harus diakui ini akan bermuara pada terciptanya lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Bima,"katanya, dan meminta agar Dewan, bisa ikut membantu mencarikan solusi, jika para investor itu menemui hambatan dalam proses investasi mereka. Bukan malah menuding investor bodong dan tidak memiliki  ijin untuk membangun. (KB-01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.