ODP dan Masyarakat Diminta Bisa Disiplin Mengikuti Karantina

Mataram, KB.- Masyarakat diminta lebih sadar dan bijaksana menyikapi perkembangan wabah covid-19 di Provinsi NTB. Tenang dan waspada harus bisa dimaknai secara bijak, yakni tidak panik dan berlebihan menyikapi wabah corona dan disisi lain waspada agar seluruh media penyebaran virus ini bisa diputus dengan cepat.

Level status dari ODR (Orang Dengan Risiko), ODP (Orang Dalam Pantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) juga harus bisa dimaknai dengan baik oleh masyarakat. Tidak serta merta pasien dengan status PDP setelah diperiksa lab terbukti positif corona. Begitu juga sebaliknya status ODR dan ODP tidak semestinya juga bisa leluasa beraktifitas dan berinteraksi sosial.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan, saat situasi darurat bencana non alam wabah seperti ini seharusnya masyarakat bisa disiplin mengikuti petunjuk dan himbauan pemerintah.

Menyinggung ODP atas inisial SH, usia 45 th, warga Dusun Samak Miring Desa Montong Are Kediri Lombok Barat, ia menilai seharusnya orang dengan status ODP bisa disiplin mengikuti proses karantina mandiri yang secara berjenjang diawasi mulai dari tingkat dusun. Keluarga dan masyarakat disekitar juga harus berperan untuk bisa saling mengingatkan.

“Supaya semua bisa disiplin. Inilah saatnya kita bisa menjadi pahlawan kemanusiaan,” pesannya setelah mencermati kronologi aktifitas SH hingga statusnya jadi ODP, di Kantornya (30/3/2020).

Ia melanjutkan, dalam waktu dekat akan ada kerja sama juga dengan provider untuk sistem SMS Flash yang ditujukan kepada para ODP. Fungsinya untuk mengingatkan ODP tentang hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan selama masa karantina mandiri.

“Kedepan akan ada SMS Flash yang dikirimkan kepada para ODP agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan bersama,” katanya.

Menyinggung upaya pengetatan akses keluar masuk menuju NTB dari pelabuhan, Gede, mengatakan besok mulai tanggal 31 Maret 2020 beberapa pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan mulai di-BKO-kan untuk membantu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Beberapa yang di-BKO-kan nanti terutama untuk membantu proses administrasi dan data. Karena nanti orang-orang yang datang akan diberikan kartu HAC supaya mudah kita lacak,” jelas Gede. (KB-03)