Gubernur : Lockdown Sulit Diterapkan di NTB

Mataram, KB.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hingga saat ini, jumlah pasien positif Covid-19 bertambah dari dua orang menjadi empat orang. Sebagian besar masyarakat mendorong agar NTB diberlakukannya penguncian (lockdown). Padahal, lockdown akan mempersulit diri sendiri. “Lockdown ini gampang diucapkan tapi sensitif, tidak mudah juga diterapkan,” ucap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Selasa (31/3/2020).

Masih Soal lockdown, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga diharapkan tidak menerapkan kebijakan lockdown. Pasalnya, hal itu akan mempersulit diri sendiri dan masyarakat. Apalagi banyak warga NTB yang sedang berada di luar daerah maupun luar negeri.

Dr. Zul Sapaan akrab Gubernur NTB mencontohkan untuk Kabupaten Lombok Tengah. Banyak warga Lombok Tengah saat ini berada di luar daerah dan luar negeri. Kendati apabila lockdown diberlakukan, maka tidak akan bisa pulang. “Tidak mungkinlah kita lockdown. Saya barusan dapat kabar, ribuan santri dari Lombok Tengah akan pulang kampung dari Jawa Timur, karena pihak pondoknya telah meliburkannya. Kalaupun lockdown mau dikemanakan anak-anak kita ini,” Ucap Dr. Zul.

Para santri tersebut harus pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka harus diterima dengan baik. Tentu saja dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. “Di tempat orang tidak diterima, masa mereka tidak boleh masuk NTB. Kasihan dengan orang tua mereka yang merasa cemas,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Ahsanul Khalik

Begitu pula dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi NTB. Negara tempat mereka bekerja meminta TKI pulang ke kampung halamannya. “Ya harus kita terima. Mereka masyarakat kita. Tapi statusnya langsung sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan),” terang Dr. Zul.

Gubernur NTB juga menegaskan, setiap ODP harus melakukan isolasi diri di rumahnya masing-masing. Tidak boleh berkeliaran kesana-kemari selama 14 hari. Apabila ada yang melanggar, aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan. Terkait dengan kekhawatiran isolasi diri tidak bisa bekerja dan pemerintah tidak akan tinggal diam. “Akan ada bantuan dari pemerintah pusat, mulai 10 April nanti setiap ODP diberikan bantuan agar tetap diam di rumah,” ungkapnya.

Secara detail tentang bantuan tersebut, Gubernur NTB belum bisa menyampaikan. Namun yang pasti, bantuan yang diberikan sebagai solusi atas keluhan ODP selama ini. “Untuk lebih jelasnya, coba tanyakan pak Ahsanul Khalik BPBD atau buk Wisma Dinsos,” ujarnya.

Selain bantuan yang diberikan kepada ODP, Gubernur NTB juga memberikan perhatian serius terkait dampak ekonomi akibat bahaya virus corona. Apalagi jika kondisi saat ini terus berkepanjangan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan, tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Misalnya, para pelaku UMKM membuat alat pelindung diri (APD) seperti masker. “Masyarakat akan tetap butuh makan. Jadi silakan saja buat masker di sini, dijual di sini, sehingga perekonomian tetap bergerak dan lancar,” katanya.

Sisi lain, Kepala pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik yang dimintai keterangannya terkait bantuan untuk ODP, belum bisa angkat bicara soal ini. Sementara Kepala Dinas Sosial Hj. Wismaningsih Drajadiah yang dihubungi belum memberikan respons. “Saya belum dapat informasi, coba saya cari info dulu. Mungkin melalui Dinas Sosial,” tutur AKA sapaan akrabnya.

Secara Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH. Mahalli Fikri meminta Pemerintah Provinsi NTB lebih serius lagi melakukan antisipasi penyebaran virus corona. Misalnya terkait tidak adanya tenaga kesehatan di terminal Mandalika. “Di mana tanggung jawab Pemerintah NTB. Selama ini tim pengendali corona NTB pandai bercerita. Teoritis tapi lemah dalam aplikasi. Nyatanya yang standar saja mereka tidak laksanakan dengan baik,” tuturnya.

Kondisi seperti itu bisa membuat NTB rentan penyebaran virus corona. Maka Pemprov harus segera bertindak. “Dalam menjalakan tugasnya masih banyak celah dan lubang-lubang kerawanan yang masih menganga, mengancam keselamatan masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, HL Bayu Windia meejalaskan, terminal Mandalika merupakan UPT Kementerian Perhubungan. Sejak minggu lalu Pemerintah Provinsi NTB telah melatih petugas untuk melakukan disinfeksi dan pemantauan suhu penumpang. “Apabila ada masalah kesehatan di terminal Mandalika, akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan petugas akan datang,” pungkasnya. (KB-03)