Upacara Hari Pahlawan di Pemkab Bima, Hikmad
Bima, KB.- Upacara peringaan Hari Pahlawan Ke-71 tahun 2017 tingkat Kabupaten Bima Kamis (10/11) dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Bima dengan Inspektur Upacara Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan, M. Noer. Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD Kabupaten Bima Murni Suciyanti, Pimpinan DPRD dan Anggota, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kettua TP. PKK Kabupaten Bima Ny. Rostiati Dahlan, Para Pejabat teras dan Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Vertikal, pimpinan ORMAS Kepemudaan dan staf SKPD lingkup Pemkab. Bima.
Wakil Bupati yang membacakan amanat tertulis Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Dalam rangka mencapai perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden H.M.Yusuf Kalla hadir dengan menawarkan Visi transformatif yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut lanjut Wabup Dahlan, telah dirumuskan Sembilan agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA yang bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah yaitu ranah mental–kultural, ranah material (ekonomi) dan ranah politik.
“Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip–prinsip Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Ditambahkan Irup, Ketiga ranah pembangunan tersebut satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental–kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik. “Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan politik berupa budaya ekonomi dan politik ekonomi,” tandasnya.
Oleh karena itu, kata Wabup yang merilis amanat Mensos, Gerakan revolusi mental diharapkan bisa mendorong Gerakan Hidup Baru, dalam bentuk perombakan cara berfikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan dan peningkatan dan pembangunan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup yang baik.
Singkat kata, Gerakan Hidup Baru adalah gerakan revolusi mental, untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali, berjiwa api yang menyala–nyala. “Itulah jiwa patriotisme progresif yang harus kita kobarkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan hari ini,” terangnya.
Usai upacara, dilanjutkan dengan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Piagam Penghargaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan dan penyerahan bantuan program pemberdayaan komunikast adat terpencil. (KB-01)
Wakil Bupati yang membacakan amanat tertulis Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Dalam rangka mencapai perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden H.M.Yusuf Kalla hadir dengan menawarkan Visi transformatif yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut lanjut Wabup Dahlan, telah dirumuskan Sembilan agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA yang bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah yaitu ranah mental–kultural, ranah material (ekonomi) dan ranah politik.
“Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip–prinsip Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Ditambahkan Irup, Ketiga ranah pembangunan tersebut satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental–kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik. “Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan politik berupa budaya ekonomi dan politik ekonomi,” tandasnya.
Oleh karena itu, kata Wabup yang merilis amanat Mensos, Gerakan revolusi mental diharapkan bisa mendorong Gerakan Hidup Baru, dalam bentuk perombakan cara berfikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan dan peningkatan dan pembangunan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup yang baik.
Singkat kata, Gerakan Hidup Baru adalah gerakan revolusi mental, untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali, berjiwa api yang menyala–nyala. “Itulah jiwa patriotisme progresif yang harus kita kobarkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan hari ini,” terangnya.
Usai upacara, dilanjutkan dengan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Piagam Penghargaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan dan penyerahan bantuan program pemberdayaan komunikast adat terpencil. (KB-01)
Tidak ada komentar