Program Pugar 2017 Diarahkan untuk Integritas Lahan

Bima, KB.- Pada tahun 2017 ini, Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) akan diarahkan untuk program integritas lahan. Demikian dikatakan  kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima Ir. Hj.Nurma, M.Si saat acara sosialisasi program Pugar di gedung PKK Kabupaten Bima, pada Jum'at (21/04/2017).

Dijelaskannya, potensi lahan tambak di Kabupaten Bima sebesar 4.620 Ha dan telah dimanfaatkan sebesar 1.743,02 Ha. "Sebanyak 37,73 persen dengan sisa potensi sebesar 2.876, 98 Ha atau 62,27 persen yang tersebar di 11 desa pada enam wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bima,"tuturnya.

Dikatakannya, program Pugar tahun 2017 ini lebih diarahkan untuk integrasi lahan dengan luas lahan minimal 15 Ha yang berada dalam satu hamparan dalam menerapkan teknologi Geoisolator (Pemasangan Plastic Pelapis Tanah) sehingga dapat diterapkan sistem resi gudang dalam rangka menekan harga dan stok garam.

"Dengan menerapkan teknologi Geoisolator akan dapat memenuhi swasembada garam dengan pemenuhan garam konsumsi dan garam industri, meningkatkan daya saing produksi garam rakyat dalam rangka mengurangi import garam,"paparnya.

Guna mewujudkan kegiatan tersebut, maka strategi dan rencana aksi swasembada garam nasional tahun 2016 -2019 dengan melakukan manajemen lahan dengan pengembangan usaha produksi garam dengan pola ekstensivikasi dan pola intensivikasi serta integrasi lahan. Selain itu, dilakukan dengan manajemen jaminan stok garam melalui pembangunan gudang garam dan sistem resi gudang.

Untuk tahun 2017 ini, telah ditetapkan wilayah Desa Soro, Kecamatan Lambu, dengan luas lahan sebesar 17 Ha, yang mana jumlah petambak yang terlibat sebanyak 40 orang yang tergabung dalam satu koperasi yaitu Nusa Larity Jaya. 

"Pendekatan program Pugar di Kabuapten Bima tahun 2017 ini dapat dilakukan dengan empat segi yaitu Produktivitas, Kualitas, Kelembagaan dan Kuantitas,"sebutnya.

Kata Nurma, Pemerintah pusat mengharapkan adanya peran pemerintah daerah dalam mendukung program Pugar, dengan menyiapkan dana pendukung melalui APBD-P. "Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah menyiapkan aloksi anggaran untuk Fishability studi tentang pengembangan kawasan tambak garam di Kecamatan Monta dan Kecamatan Lambu dari tahun 2017- 2019,"harapnya.

"Untuk alokasi dana TP dari DIPA, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima untuk tahun 2017 sejumlah Rp. 2.521.000.000 yang diperuntukan pada administrasi kegiatan, Sosialisasi, penataan dan pengeloaan lahan, sarana prasarana serta pembangunan sentra bisnis garam,"tandasnya.(KB-01)