Akademisi : Amukan Wakil Ketua DPRD Tanda Dia Serakah - Kabar Bima - Portal Berita Bima Terbaru

Akademisi : Amukan Wakil Ketua DPRD Tanda Dia Serakah

Bima, KB.- Aksi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, H. Syamsuddin yang mengamuk di depan Aula Kantor Bupati Bima saat pelantikan pejabat yang digelar pemerintah Kabupaten Bima, Rabu (03/05/2017) kemarin, terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, terutama di media sosial Facebook.

Salah seorang Akademisi kembali mengkritik aksi Koboi oknum Wakil Ketua DPRD tersebut. Kali ini, kritikan datang dari Dosen Universitas Mercu Buana, Fadlin, S.Pd, M.Pd. Menurutnya, Rentetan persoalan tersebut tentu tidak harus terus dipelihara, melainkan diminimalisir demi pelaksanaan demokrasi yang santun dan bermartabat.

“Kita patut bersyukur karena sejak rezim orde baru tumbang, gelombang demokrasi menjadikan bangsa kita berjalan sesuai harapan bersama. Gelombang demokrasi telah membuka kesempatan kepada semua warga untuk bersikap dan bertindak tanpa tekanan dan ancaman dari pihak manapun. Walaupun pada prakteknya masih ada masalah-masalah yang kerap terjadi seperti “politik balas jasa dan politik balas dendam,”tuturnya.

Menurutnya, politik balas jasa yang sekarang ini sering dipraktekkan dalam politik kita. Politik balas jasa dan politik balas dendam sudah menjadi hal yang lumrah yang sering kali mewarnai sebuah kepemimpinan baru baik di panggung nasional maupun di daerah-daerah termasuk daerah Kabupaten Bima.

“Menurut saya, politik balas jasa memang tidak salah diterapkan tetapi menjadi problem apabila balas jasa tersebut diberikan kepada orang yang tidak punya kualitas, baik kepribadian, pengetahuan dan kualitas diri dan lainnya dalam mengemban suatu jabatan tertentu,” urainya.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa dalam sebuah kepemimpinan, tidak sedikit orang-orang yang menduduki jabatan di bagian pemerintahan adalah mereka yang tergabung dalam tim sukses pasangan yang memenangi pemilihan umum.

“Hemat saya, jabatan `balas budi' tersebut memang sama sekali tidak salah namun pemimpin perlu mempertimbangkan secara matang pengisian posisi dalam jabatan structural, sehingga posisi tersebut benar-benar diisi oleh orang-orang yang ahli atau cocok dengan bidangnya. Kerena Penempatan posisi dalam jabatan struktural yang sesuai dengan bidang dan integritas seseorang akan membawa perubahan besar bagi perjalanan kepemerintahan,” jelasnya.

Katanya, Sikap Bupati Bima sudah mencerminkan politik yang arif, yang dimana telah menjadikan politik sebagai sesuatu yang luhur untuk menciptakan kebaikan bersama. Politik selalu menyangkut banyak orang, sebab itu politik tidak bisa terlepas dari konsensus bersama.

“Sebagai putra daerah, Saya merasa kecewa yang amat besar melihat para politisi kita seperti Wakil ketua DPRD Kabupaten Bima H. Syamsuddin yang tidak mengerti politik sebagai konsesus bersama. Yang dimana pemimipin dan masyarakat turut ambil bagain untuk saling berkomunikasi membangun suatu dialog untuk menciptakan kultur perpolitikan yang baik,”tandasnya.

Lanjutnya, sikap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima yang mengamuk lantaran Istrinya tidak dilantik itu, sesungguhnya karena dia tidak memahami politik yang luhur. Karena, politik itu tidak boleh diartikan hanya balas jasa saja, yang kemudian posisi dalam jabatan struktural pemerintahan itu harus diisi oleh orang-orang yang termasuk tim sukses atau pendukung semata, tetapi juga harus melihat orang-orang yang kompeten dibidangnya.

“Selain “politik balas jasa”, hal lumrah lain yang mewarnai sebuah kepemimpinan baru adalah “politik balas dendam”. Politik balas dendam pada umumnya diarahkan bagi lawan-lawan politik pemenang pemilu,” endusnya.

Sering kali terjadi lawan politik `digusur' habis-habisan dan menempatkan orang lain, yang sama sekali tidak mampu membawa perubahan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemimpin untuk merangkul siapa saja yang memiliki kemampuan komprehensif guna menduduki jabatan-jabatan struktural di lembaga pemerintahan. Karena praktik politik balas dendam ini dapat meruntuhkan makna sebenarnya dari demokrasi itu sendiri.

“Menurut saya, Kebijkan yang di ambil oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayati Putri itu sudah sangat tepat dan professional. Karna untuk menjadi pemimpin harus berbesar hati untuk merangkul setiap orang tanpa memandang siapa itu dia. Jika dia lawan politik tetapi memiliki kompetensi baik yang bisa memberikan manfaat bagi pemerintahan selanjutnya, maka tidak masalah diajak bekerja sama membangun daerah,” terangnya.

Justru amukan Wakil Ketua DPRD Kabupataen Bima itu adalah tindakan yang amat brutal tanpa mendepankan nilai-nilai demokrasi yang baik.

“Sikap H. Syamsuddin ini telah menggambarkan krisisnya kepribadian tokoh politik kita, yang hanya memaknai politik itu sebagai ruang untuk merebut kekuasaan demi melindungi kepentingan kelompok dan golongan tertentu,”tuturnya.

Kebijakan Bupati Bima, tentu ada dasar dan pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin istri Wakil DPRD itu tidak kompeten di bidang itu misalnya. Maka kita harus memahami itu agar nilai-nilai demokasi terbangun dengan baik.

“Perilaku Wakil Ketua DPRD ini terkesan rakus dan tamak, seakan-akan Bima adalah dinasti kelompok mereka sehingga yang lainnya tidak memiliki ruang untuk mendapat posisi apapun,”tuding lelaki yang juga aktivis HMI itu.

Seyogyanya Wakil Ketua DPRD harus menjadi sosok teladan bagi masyarakat, karena eksistensinya adalah wakil rakyat. Dia tidak boleh lupa bahwa dia adalah bapak bagi semua masyarakat Bima.

“Sikapnya yang dipertontontonkan itu adalah sikap premanisme yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham politik dan demokrasi. Perbuatanya Juga tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat apalagi sebagai kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD. Disisi lain juga telah merusak kehormatan nama baik lembaga legislative,”paparnya.

Katanya kebijakan Bupati Bima yang telah mengambil sikap tegas demi kemajuan daerah dan keutuhan masyarakat Bima harus diapresasi. Jika Politik balas jasa saja yang harus di kedepankan maka sangat sulit pembaguna daerah yang kita harapan bisa terwujud.

“Politik balas jasa bisa menjadi satu corong munculnya tindakan korupsi sebab orang-orang yang ditempatkan bukan berdasarkan pertimbangan matang melainkan asal-asalan atas pertimbangan untuk balas jasa,” tutupnya. (KB-01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.