Ini Kata Akademisi, Soal Aksi Koboi Wakil Ketua Dewan - Kabar Bima - Portal Berita Bima Terbaru

Ini Kata Akademisi, Soal Aksi Koboi Wakil Ketua Dewan

Bima, KB.- Aksi Koboi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, H. Syamsuddin yang mengamuk karena istrinya tidak dilantik, saat pelantikan pejabat di Aula Kantor Bupati Bima, Selasa (03/05/2017) kemarin mendapat tanggapan dari Akademisi.

Alvi Syahrin, M.Si, salah seorang Dosen di STKIP Bima menanggapi aksi Wakil Ketua Dewan yang mengamuk tersebut. sangat disayangkan. Karena aksinya tersebut terjadi di depan publik, sementara satu sisi, melekat jabatannya sebagai wakil rakyat.

"Saya ingin melihatnya lebih komprehensif dan obyektf. tindakan seperti itu sangat disayangkan terjadi apalagi dilakukan didepan publik. Terkesan konyol juga, memalukan karena berimplikasi pada menguatnya indikasi adanya tarik menarik kepentingn transaksionl yang tidak terakomdasi," katanya.


"Sehingga menggerus otoritas dan kewibawaan pemerintah karena dianggap inkonsisten juga tidak representatif dalam merumuskan kebijakan mutasi dan rotsi yang dibuat,"tambahnya.

Lanjut lelaki yang biasa disapa Alvin ini, jika hal seperti ini  terus terjadi, maka publik akan kehilangan kepercayaan bahwa mutasi itu dilakukan benar-benar untuk memperbaiki kinerja dan mendorong percepatan target-target strategis pemerintah dalam membangun budaya birokrasi yang kredible, transparan juga akuntabel.

"Bagi saya, pejabat publik itu harus menjaga legitimasi dan kehormataanya. karena pada mereka mandat rakyat itu diberikan, sehingga  mereka harus jadi cermin dan contoh yang baik,  bukan sebliknya lebih garang, emosionl dan ngotot hanya saat kepentigan pribadi mereka tidak diakomodir.," tuturnya.

Menurut Alvin, sikap seperti itu juga harus ditunjukan dan dikedepankan sebagai semangat saat mereka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Belajar lagi lebih banyak komunikasi politik yang efektif supaya tidak mempertontonkan sikap amatiran.

"Sebagai wakil rakyat harus tunjukan lebih banyak sikap dan perilaku yang lebih etis dan konstitusional agar kehormatannya secara personal dan institusionl tetap terjaga. Bupati juga harus mampu menyusun kebijakan yang betul-betul bertumpu pada asas dan prinsip tata kelola birokrasi yang profesional bukan hanya dalam selogan retorika tapi dalam implementasi. karena hukum tertinggi dalam suatu negara itu adalah kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Saya mengamati mutasi yang berjilid ini seringkali menuai protes keras dari internal dan eksternal. Itu menunjukan adanya prinsip profesionalitas yang diabaikan," urainya.

Akibatnya, menyeruak bau aroma tak sedap tentang jual beli jabatan, akomodasi kepentimgan parpol pengusung, intervensi tim sukses, balas dendam terhadap eks lawan politik. Menurutnya, Bupati harus bekerja lebih taktis lagi. Begitu banyak persoalan yang harus diatasi menunggu, karena itu butuh partisipasi, kolaborasi dan koordinasi dan sinergisitas supaya semua energi dan potensi masyarakat Bima ini bisa menjadi kekuatan yang mengakselerasi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

"Lewat inovasi dan kreatifitas, misalnya membagun industri pengeloalaan jagung, ikan, mangga, kacang tanah dan bawang. Itu jauh lebih seksi isunya dibanding mutasi dan aksi koboi Wakil Ketua Dewan, karena lebih menyentuh kebutuhan masyarakat," terangnya. (KB-01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.