Wabup : OPD Kekurangan ASN, Honorer dan Sukarela Menumpuk

Bima, KB.- Di Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bima mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran setiap tahun banyak yang pensiun. Bahkan ASN yang pensiun hampir merata terjadi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara jumlah pegawai honorer dan Sukarela sudah menumpuk. Walau banyak ASN yang pensiun, Pemda Kabupaten Bima tidak bisa berbuat banyak, lantaran terkendala moratorium, meski pada kenyataannya Pemkab Bima sedang membutuhkan tenaga guru termasuk di OPD.

Drs. Dahlan M. Noer M.Pd

Demikian dikatakan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer saat diwawancarai Kabar Bima, usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bima. Pihaknya menginginkan agar pemerintah pusat memberikan peluang agar membuka kouta rekrument CPNS. Baik melalui jalur umum maupun Kategori dua (K2). 

“Dengan adanya rekrutment ini sehingga kebutuhan pegawai tercukupi. Kalau jarak moratorium terlalu jauh, kita kesulitan ASN. Untuk eselon IV saja kita kekurangan, yang banyak malah sukarela dan honorer,” katanya Rabu (22/11/2017). 

Menurutnya, keinginan pihaknya untuk merekrut CPNSD itu dalam rangka mengisi kekosongan pegawai, karena banyak pegawai ruang lingkup Pemerintah Daerah  yang sudah banyak memasuki usia pensiun. 

“ASN di Bima memang banyak. Tapi setiap tahun ada yang pensiun dan hampir merata di OPD. Sehingga diperlukan ada pegawai tambahan untuk mengisi kekosongan ini,” ujarnya. 

Diakuinya keinginan pihaknya tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Hanya saja, jawabannya masih dilakukan moratorium, hingga waktu yang belum ditentukan. 

Sehingga sampai hari ini pemerintah Kabupaten Bima belum diundang untuk membahas masalah moratorium. Karena belanja pegawai lebih besar dari belanja publik. Meski Jumlah ASN sudah mulai berkurang, tetapi keberadaan pegawai Honorer dan Sukarela tetap membebani APBD, maka otomatis akan berpengaruh juga pada belanja pegawai. 

“Penentuan koutanya belum keluar karena masih moratorium. Yang jelas penjaringan CPNS tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat. Kita di daerah hanya mengajukan dan mengupayakan,” terangnya. 

Kalau memang kita kekurangan pegawai, salah satu cara adalah meminta ASN asal Kabupaten Bima yang bertugas di daerah lain untuk kembali ke daerah. Kita juga menginginkan pengangkatan ASN kedepan, adalah ASN yang kredibel atau memiliki kopentsi bukan saja dilihat dari pengabdiannya. 

"Untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan good government, perlu perekrutan tenaga-tenaga baru yang berkompeten," tandasnya. (KB-01)