Bima Ramah VS Bima Marah - Kabar Bima - Portal Berita Bima Terbaru

Bima Ramah VS Bima Marah

(Masyarakat Ramah, Pejabatnya Marah - Marah)

Oleh: Satria Madisa

Semenjak bergulirnya visi Bima religius, adil, aman, dan handal (ramah) Indah Damayanti Putri (IDP) meletakan sebuah harapan besar untuk Kabupaten Bima. Harapan yang membangkitkan optimisme masyarakat untuk Bima berbenah, berdayasaing, ramah dan berkeadilan. Visi ramah yang menghimpun partisipasi kolektif publik, dan merebut mandat masyarakat Bima. IDP terpilih jadi Bupati. Visi Ramah yang diharapkan menjadi basis nilai dalam membangun Bima yang digali dari filosofi masyarakat, fakta sosiologis, dan harapan bima kedepan.

Usia Bima ramah sekarang mencapai dua tahun. Konsilidasi untuk sampai pada tujuan menemukan jalan buntu. Bima Ramah hanya dijadikan slogan, gincu pemerintahan yang menyimpan pembusukan internal. Tumbuh suburnya persoalan korupsi dilingkup pemerintahan, konflik komunal, terorisme, pembacokan, pembunuhan, pemboikotan jalan, merosotnya mental generasi muda menjadi sahabat karib Bima ramah. Bima ramah sebenarnya untuk siapa?

Masyarakat Bima sering marah-marah. 

Konflik Dadi Bou vs Risa, merupakan bukti kongkrit marahnya Bima kita. Parahnya Pejabat pemerintahan juga marah-marah. Dan yang paling memalukan sikap oknum-oknum diruang lingkup Pemerintah Daerah yang seolah memposisikan diri sebagai preman dan superior dalam tatanan masyarakat. Masih segar diingatan publik tentang seorang anggota DPRD yang melakukan aksi koboi hanya lantaran istrinya tidak ditetapkan dalam posisi yang diharapkan. Vidio aksi koboinya bisa di akses di youtube. 

Belum lagi premanisme dilingkup Dinas Pertanian dalam merespon gerakan mahasiswa. Di usia 3 tahun Bima ramah giliran Kadis Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir. Nggempo unjuk bakat koboi jalanan. Sebuah sikap premanisme dipertontonkan dan lebih mengerikan dari preman kampung. Hebat bukan? Aksi premanisme dengan koboi jalanan bisa di lihat di youtube dan menjadi konsumsi halayak ramai, lagi-lagi pejabat pemerintah mempertontonkan kehebatan.

Kadis PUPR, wajah buram Pemerintah Daerah.

Senin 5/2/ 2018 di Kantor Bupati Sebuah mata rantai premanisme dihidangkan telanjang didepan publik. Pak kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan aksi koboi jalanan dan mencekik seorang aktivis dalam gerakan terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terlepas bagaimana dinamika gerakan juga tuntutan yang penulis sikapi, etika kepantasan, etika profesi, Pejabat Pemerintahan yang sekiranya memalukan. Ini tentang marwah Pemerintah yang mencoba melepaskan dimensi pelayan, pengayom yang merupakan representasi masyarakat. Prestasi demi prestasi diukir tepuk tanganpun menggema. Pemerintah Kabupaten Bima hebat. Sebagai pelayan masyarakat pejabat publik harus dewasa dalam merespon control masyarakat dan kritik masyarakat. Apakah Bima ramah dibangun dengan karakter pejabat yang tidak ramah?

Bima ramah sebagai spirit pembangunan absurd dalam tataran pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama sikap masyarakat tercermin dari sikap  Pemerintah. Manakala pelayan masyarakat hobi mempertontonkan sikap premanisme, kurang lebih itulah gambaran sikap masyarakat. 

Masyarakat diperintah ramah, pemerintahnya marah-marahkan anomaly? Konsilidasi Bima ramah tidak menyentuh pejabat dilingkup Pemerintah Daerah, bagaimana dengan masyarakat ?
Bupati Bima harus bersikap
Sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintah Daerah yang menaungi satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Bupati Bima harus bersikap. 

Aksi premanisme tersebut selain melanggar hukum terkait dugaan penganiayaan, marwah Pemerintah Daerah dipertaruhkan. Bupati Bima harus memutus mata rantai premanisme dilingkup Pemerintahanya sekaligus meneguhkan keberpihakan pada masyarakat dan demokrasi. 

Wibawa Pemeritah harus integral dalam memimpin dan membangun Bima. Optimisme dan kenyamanan masyarakat harus menjadi poin penting yang dijadikan rujukan untuk bersikap. Sekali lagi penulis tegaskan bahwa komitmen Bima ramah harus dimulai dari penyelenggara Pemerintahan. Preman harus dikembalikan pada habitatnya, karna ruang-ruang pemda harus diisi oleh figur yang punya integritas dan kedewasaan. Apakah Bupati Bima berani ? Sebagai masyarakat, kita tunggu saja. 

Sederhananya Kadis PUPR  harus segera diamankan dengan sangksi yang tegas dan juga layak sesuai perbuatanya.
Dugaan penganiayaan aktivis yang sudah dilaporkan di Polres Bima Kota, penulis lihat sebagai ujian penegakan hukum. Penegakan hokum selama ini biasanya tumpul keatas tajam kebawah. Asumsi masyarakat milenial, bahwasanya hokum hanya untuk orang yang tidak memiliki koneksi, uang, dan power. 

Polres Bima kota sesuai tugas dan fungsinya harus mengembalikan kepercayaan masyarakat Bima terhadap hukum. Tentu berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Beranikah Polres Bima Kota? Lagi-lagi sebagai masyarakat harus menunggu.

Testimoni

Aksi premanisme berdasi dapat dipandang sebagai miskomunikasi pelayan terhadap masyarakatnya. Budaya superioritas dipertontonkan seolah-olah masyarakat yang mengontrol adalah musuh. Bupati Bima dan pihak terkait harus bersatu memberantas premanisme dilingkup kekuasaanya. 

Aksi premanisme harus dipangkas mata rantainya, tentu untuk kewibawaan pemerintah dan optimisme masyarakat.Visi Bima ramah seharusnya terinternalisasi dimulai dari Kantor Bupati sampai Kantor Kades. Musuh Pemerintah bukan masyarakat tapi ketidakadilan. 

Jangan tempatkan masyarakat sebagai musuh. Penulis juga mengajak seluruh pemuda dan mahasiswa Bima, untuk mengawal dan mengontrol Pemerintah Daerah, penegakan hukum, dan keramahan Bima untuk Bima ramah.   Untuk bima damai tanpa premanisme. Bima tidak boleh marah-marah. (***)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.