Kontrak Politik Pasangan Lutfer Dinilai Tidak Jelas

Kota Bima, KB.- Kamis (26/04/2018) lalu, pasagan calon kepala daerah HM Lutfi dan Feri Sofiyan SH (Lutfer) silaturahim dengan warga Kelurahan Tanjung. Pada kegiatan itu pasangan ini membuat dua kontrak politik yaitu, soal lapangan olahgara dan pembebasan lahan Pelindo.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima (Lutfer)

Kontrak politik terkait lahan Pelindo dinilai tidak jelas oleh sebagian warga setempat. Menurut Azhar, warga Tanjung pernyataan yang tertuang dalam kontrak politik tersebut tidak memiliki kekuatan.

“Kalimat yang  tertuang dalam kontrak politik itu. Jika memenangkan Pemilukada Lutfi- Feri siap perjuangkan dan membantu masyarakat Tanjung untuk urusan pembebasan lahan yang sedang disengketakan dengan PT. Pelindo III,” sebutnya kepada kabarbima.com, kemarin.

Poin kedua dari kontrak politik tersebut sebut Azhar, pasangan Lutfi-Feri akan membantu mengadakan fasiltas olahraga. Berupa lapangan sepakbola untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Tanjung.

‘’Poin kontrak politik soal pembebasan lahan Pelindo yang saya nilai tidak jelas. Karena kalau kontrak politik harus jelas, apa imbasnya jika komitmen itu tidak bisa direalisasikan,’’ gambarnya.

Apalagi sepengetahuan Azhar, soal lahan PT pelindo ini sudah diperjuangkan oleh walikota sejak era pejabat H Muhammad Nur. Begitu juga pada masa HM Nur A Latif, hingga era kepemimpinan HM Qurais.

Bahkan tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut telah berkali-kali ke Pelindo III Surabaya. Meminta lahan Pelindo yang sudah ditempati warga dialihkan atau tukar guling.

‘’Hasilnya, mentok di Kementerian Keuangan yang menilai pengalihan aset tersebut terlalu rumit,’’ beber Azhar.

Menurut Azhar, harusnya dalam kontrak politik itu dituangkan pula komitmen. Jika, pembebasan lahan itu tidak bisa direalisasikan, maka pasangan Lutfi-Feri siap mundur dari jabatannya. Atau ,warga bisa menggunakan kontrak politik itu untuk menggugat secara hukum, jika tidak bisa dipenuhi,

“Kalau dengan kalimat, akan berusaha dan perjuangkan bersama rakyat. Tidak ada hal baru dalam kontrak politik tersebut dan tidak ada jaminan bagi warga Tanjung,” tandas Azhar saat temui di rumahnya sebelah barat SMKN 1 Kota Bima, Kelurahan Tanjung.

“Siapapun bisa membuat kontrak politik seperti itu. Tapi,  memberikan jaminan, belum ada yang berani melakukan itu,” imbuhnya. 

Dia menegaskan, harusnya calon kepala daerah tidak memberikan janji yang muluk-muluk pada warga. Tapi memberikan pencerahan, karena lahan Pelindo tersebut menjadi kewenangan tiga menteri. Sehingga, bukan hal mudah untuk dijadikan hak milik warga. 

“Saya pribadi tidak terkejut mendengar kontrak politik tersebut, karena setiap suksesi. Seperti legislatif, pilkada hingga pilpres selalu isu sengketa lahan diangkat,” tandas tokoh masyarakat ini.

Dia juga menegaskan, sikap ini bukan berarti membenci Paslon manapun. Tapi, dia satu dari sekian ribu warga Tanjung yang mengetahui ikhwal sengketa lahan Pelindo III. Dan berharap, nasib mereka tidak dipolitisasi. 

"Kami tidak mau gara-gara kontrak politik ini malah nanti dibenturkan dengan aparat. Karena masalah ini sangat sensitive. HGU yang menjadi otoritas daerah saja sulit dicabut apalagi ini kewenangan tiga menteri,” tegasnya. 

Azhar berharap, politisi menjanjikan hal-hal yang realistis. Ketimbang mengimingi warga dengan sesuatu yang masih kabur. Misalnya, persoalan sosial yang begitu kompleks di Kelurahan Tanjung saat ini. 

Kelurahan Tanjung akunya, butuh sentuhan serius terutama generasi mudanya. Jangan hanya dijadikan kantong suara, setelah itu diabaikan.

Pasangan Lutfer yang coba dihubungi untuk klarifikasi soal kontak politik itu, belum berhasil dikonfirmasi. Hingga berita ini naik, masih dilakukan upaya konfirmasi. (KB-01)