Aset PDAM Ditolak, Pemkot Akan Bangun PDAM Sendiri

Kota Bima, KB.- Kamis (11/10/2018) siang kemarin, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di ruang rapat DPRD Kota Bima, Direktur PDAM beserta pejabat terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Bima.

Rapat Koordinasi di Kantor DPRD Kota Bima.

Liputan langsung wartawan kabarbima.com, Rapat tersebut membahas masalah aset PDAM yang berada di wilayah Kota Bima. Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih dan dihidiri Asisten 1 Kota Bima, Kepala Bappeda, kepala BPKAD dan lainnya.

Dalam pemaparannya, Direktur PDAM, H. Haeruddin, ST menyampaikan dua opsi mengenai aset PDAM. Opsi pertama, menyerahkan aset PDAM beserta seluruh pegawainya dan opsi kedua PDAM dikelola secara bersama oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima, menginggat kondisi PDAM saat ini sedang sakit, pasca banjir bandang tahun 2016 lalu.

Dari dua opsi yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Bima melalui direktur PDAM tersebut, tidak ada yang diterima oleh pemerintah Kota Bima. Justeru Pemerintah Kota Bima ingin membangun PDAM sendiri di Kota Bima.

"Untuk apa kita memberikan bantuan yang begitu besar yang membebani APBD kepada PDAM, sementara hasil penggunaan PDAM itu dimanfaatkan oleh orang lain atau yang diuntungkan adalah pemerintah Kabupaten Bima. Mata airnya di Kota Bima, pelangggannya orang Kota, yang bayar orang Kota, namun yang menikmati orang Kabupaten," ujar wakil ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrwirawan, SE.

Menurut lelaki yang akrab disapa Pawan ini, apasalahnya pemerintah Kota Bima membangun PDAM sendiri ketimbang membangun PDAM orang lain. Apalagi saat ini pemerintah Kota Bima memiliki SPAM di Dodu, Sumur Bor atau bantuan air dari Tangki. Karena Kota ini kecil, hanya sebagian kecil saja yang membutuhkan air bersih. 

Harusnya kata Pawan, Pemerintah Kabupaten Bima menyerahkan semua aset ke Kota Bima, setelah satu tahun Kota Bima terbentuk, dan bukan hanya PDAM saja, tapi semua aset yang ada di wilayah Kota Bima.

Keingian yang sama untuk membangun PDAM sendiri juga disampaikan anggota DPRD Kota Bima asal Dodu Nazamuddin dan Kepala Bappeda serta unsur pemerintah Kota Bima lainnya.

Sementara itu, H. Haeruddin yang dikonfirmasi usai rapat berlangsung mengaku kecewa terhadap penolakan dari pemerintah Kota Bima atas niat baik dari pemerintah Kabupaten Bima yang ingin menyerahkan aset tersebut. 

"Kita sudah ada niat baik menyerahkan aset itu, karena memperhatikan sisi kemanusian. Mau dibawa kemana pegawai PDAM ini kalau tidak diserahkan bersama aset PDAM. Pengelolaan bersama pun tidak diterima, yaa kita tidak bisa memaksa. Kita akan terus membangun PDAM sendiri dengan kondisi yang ada saat ini," ujarnya.

Lanjutnya, mengenai aset PDAM, tidak hanya milik Kabupaten Bima, tetapi juga ada aset yang milik pemerintah pusat dan propinsi. 

"Kalau Pemerintah Kota Bima ingin bangun PDAM sendiri silahkan, kita juga akan tetap jalan dengan kondisi sekarang. Kita juga akan melaporkan ke Pusat selaku pemilik aset, untuk mencarikan investor yang mau berinvestasi di PDAM Kabupaten Bima," terangnya.  

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih menyampaikan, hasil diskusi tersebut belum ada yang bisa disimpulkan, karena untuk menggambil keputusan ini, perlu duduk bersama dulu Bupati dan Walikota Bima. Karena tidak hanya PDAM saja yang harus dibahas penyerahan asetnya, tetapi ada banyak aset lain yang perlu dibahas juga. (KB-01)