20 Paket Proyek SPAM Senilai Belasan Milyar Mangkrak
Bima, KB.- Sejak tahun 2013 hingga 2015 lalu, Pemerintah Provinsi NTB, Melalui Satker dibawah naungan Dinas PU PR Provinsi NTB, menggelontorkan anggaran lebih kurang Rp. 13 Milyar untuk pemenuhan kebutuhan air Masyarakat melalui Proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
Namun, pada realisasinya, proyek tersebut diduga mangkrak sejak tahun 2013 lalu. Karena sebagian besar dari 20 paket proyek tersebut tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Hal tersebut terungkap setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Donggo-Soromandi (Himdos) Bima, melakukan investigasi terhadap beberapa dari 20 paket proyek tersebut.
Atas temuan tersebut, Himdos mendatangi Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kabupaten Bima untuk mempertanyakan hal tersebut. Karena informasi yang Himdos peroleh, aset-aset tersebut mau diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bima.
"Kami menemukan, sebagian besar dari proyek SPAM tersebut mangkrak. Karena tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu proyek gagal yang dilakukan oleh Satker tersebut. Kesannya mereka mau mencuci tangan dengan adanya keinginan untuk menyerahkan aset tersebut ke pemerintah Kabupaten Bima," tuding ketua Himdos Bima, Iskandar kapada kabarbima.com saat mendatangi kantor DPKP Kabupaten Bima, Rabu (23/01/2019).
"Kami mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut proyek mangkrak yang merugikan negara milyaran itu," desaknya.
Sementara itu, Kepala dinas PKP Kabupaten Bima, H. Haeruddin, ST yang dikonfirmasi membenarkan adanya rencana penyerahan aset tersebut, dari Satker Penyediaan Air Minum Provinsi NTB kepada Pemerintah Kabupaten Bima. Hanya rencana tersebut belum direspon olehnya, dengan beberapa alasan.
"Memang rencananya mau diserahkan sejak akhir tahun 2018 kemarin. Tetapi belum saya tindaklanjuti sampai saat ini. Karena dokumen yang kita minta tidak disertakan dalam dokumen penyerahan aset,"akunya.
H. Haer mengaku, dirinya belum berani menindaklanjuti penyerahan aset dari Satker dimaksud, karena tidak menyerahkan serta dokumen yang diminta seperti gambar perencanaa dan Asbuilt Drawing (Gambar aktual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan).
"Secara tehnis, kalau penyerahan aset, apalagi penyerahan aset dibawah tanah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, harusnya diajukan bersama dengan gambar perencanaan dan Asbuilt Drawing. Sehingga kami penerima aset bisa mengetahui letak-letak yang akan kami perbaiki,"tuturnya.
"Saya tidak mau merespon dan menindaklanjuti proses penyerahan atau penerimaan aset ini sebelum ada gambar perencanaan dan Asbuilt Drawing yang kami minta. Kalau tidak mau menyerahkan dokumen itu, minimal Satkernya punya itikad baik untuk memperbaiki barang yang mangkrak ini. supaya tidak terbebani pemerintah Kabupaten Bima," jelasnya.
"Saya tidak ingin ada yang terjerumus dalam masalah ini. Apalagi informasi yang saya dapatkan ini barang pelaksanaanya mangkrak," tambahnya.
Karena menurutnya, aset-aset yang mangkrak ini, oleh masyarakat sewaktu-waktu akan mendesak pemerintah daerah untuk pemanfaatan, padahal aset itu tidak bisa dimanfaatkan. Harusnya Satker itu memulihkan set-aset itu, baik melalui gambar perencanaa dan Asbuilt Drwang maupun bantuan anggaran untuk memperbaikinya.
Lanjutnya, aset-aset yang mangkrak dan menghabiskan anggaran belasan milyar itu berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima. Diantaranya, Kecamatan Wawo, Madapangga, Lambitu, Langgudu, Woha, Palibelo, Sape, Wera dan Donggo.
"Kami akan merespon penyerahan aset itu, setelah mereka memberikan gambar perencanaan dan Asbuilt Drawing yang kami minta. Sehingga kami bisa mengatahui titik mana saja yang tidak bisa terpakai, agar bisa kami perbaiki," tandasnya. (KB-01)
"Kami mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut proyek mangkrak yang merugikan negara milyaran itu," desaknya.
 |
| H. Haeruddin, ST |
"Memang rencananya mau diserahkan sejak akhir tahun 2018 kemarin. Tetapi belum saya tindaklanjuti sampai saat ini. Karena dokumen yang kita minta tidak disertakan dalam dokumen penyerahan aset,"akunya.
H. Haer mengaku, dirinya belum berani menindaklanjuti penyerahan aset dari Satker dimaksud, karena tidak menyerahkan serta dokumen yang diminta seperti gambar perencanaa dan Asbuilt Drawing (Gambar aktual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan).
"Secara tehnis, kalau penyerahan aset, apalagi penyerahan aset dibawah tanah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, harusnya diajukan bersama dengan gambar perencanaan dan Asbuilt Drawing. Sehingga kami penerima aset bisa mengetahui letak-letak yang akan kami perbaiki,"tuturnya.
"Saya tidak mau merespon dan menindaklanjuti proses penyerahan atau penerimaan aset ini sebelum ada gambar perencanaan dan Asbuilt Drawing yang kami minta. Kalau tidak mau menyerahkan dokumen itu, minimal Satkernya punya itikad baik untuk memperbaiki barang yang mangkrak ini. supaya tidak terbebani pemerintah Kabupaten Bima," jelasnya.
"Saya tidak ingin ada yang terjerumus dalam masalah ini. Apalagi informasi yang saya dapatkan ini barang pelaksanaanya mangkrak," tambahnya.
Karena menurutnya, aset-aset yang mangkrak ini, oleh masyarakat sewaktu-waktu akan mendesak pemerintah daerah untuk pemanfaatan, padahal aset itu tidak bisa dimanfaatkan. Harusnya Satker itu memulihkan set-aset itu, baik melalui gambar perencanaa dan Asbuilt Drwang maupun bantuan anggaran untuk memperbaikinya.
Lanjutnya, aset-aset yang mangkrak dan menghabiskan anggaran belasan milyar itu berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima. Diantaranya, Kecamatan Wawo, Madapangga, Lambitu, Langgudu, Woha, Palibelo, Sape, Wera dan Donggo.
"Kami akan merespon penyerahan aset itu, setelah mereka memberikan gambar perencanaan dan Asbuilt Drawing yang kami minta. Sehingga kami bisa mengatahui titik mana saja yang tidak bisa terpakai, agar bisa kami perbaiki," tandasnya. (KB-01)
Tidak ada komentar