Mutmainah Anggap KNPI Kubu Muhsin Tidak Jelas - Kabar Bima - Portal Berita Bima Terbaru

Mutmainah Anggap KNPI Kubu Muhsin Tidak Jelas

Kota Bima, KB.- Polemik yang mewarnai organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kota Bima saat ini, cukup menjadi bauh bibir publik. Benang kusut tersebut, belum menuai titik terang hingga sekarang.

Mutmainah Haris.

Ketua KNPI Kota Bima, Mutmainah Haris, membantah terkait isu dualisme yang kini muncul di permukaan. Terkait hal itu, ia katakan, eksistensi organisasi dibawah kepemimpinan Muhsin, merupakan KNPI yang tidak jelas.


"Kalau dualisme itu, bagi saya nggak ada dualisme. Jadi yang ada itu, KNPI hanya satu, yaitu dibawah kepemimpinan saya. Jadi yang sebelah ini tidak ada turunan yang jelas," kata Mutmainah, Senin (18/02/2019).

Lanjutnya, dari sejak berdirinya KNPI Kota Bima, mulai dari kepemimpinan Syarifudin Lakuy SH. MH, hingga kepemiminan Amirulhak, tidak ada dualisme. Saat diadakan Musyawarah Daerah (Musda) periode sekarang ini, dirinya terpilih sebagai ketua KNPI. Dan dipilih langsung oleh 5 PK yang ada.

"Saat itu saya terpilih sebagai Ketua. Dan saya mendapatkan dukungan dari 5 PK. Yang ikut calon ketua KNPI Kota Bima saat itu, saya dan Muhsin. Dan saat itu saya memenangkan pemilihan tersebut," bebernya tegas.

Dia mengatakannya lagi, mengapa setelah ia memenangkan pemilihan Ketua KNPI Kota Bima, muncul isu dualisme.

"Setelah saya menang kok, tiba-tiba ada KNPI sebelah itu. Saya nggak tahu," kilasnya singkat.

Sementara Surat Keputusan (SK) KNPI yang dikeluarkan Kemenkumham, yakni KNPI dibawah kepemimpinan dirinya. "SK Kemenkumham ini atas nama KNPI dibawah kepemimpinan saya. Dan SK yang dikeluarkan dari Kementerian ini, tidak bisa dikeluarkan dua SK atas nama yang sama atau dua SK satu nama. Di SK kita ini atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Sedangkan KNPI mereka itu, adalah Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia," terangnya.

Sedangkan soal anggaran yang juga jadi polemik sekarang ini, Mutmainah tegaskan, pencairan anggaran Rp.100 Juta itu, berdasarkan prosedur dan sesuai mekanisme. Sebab, pemerintah tidak dapat mengeluarkan anggaran diluar dari aturan yang berlaku.

"Pemerintah tidak sembarang mengeluarkan anggaran kepada KNPI saya. Saya pun mempunyai SK yang resmi dari DPD I sebagai Ketua KNPI Kota Bima, atas dasar itulah pemerintah berani mengeluarkan anggaran tersebut untuk KNPI dibawah kepemimpinan saya," tandasnya

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, yakni setiap OKP yang ada di Kota Bima. "Kita gunakan untuk  setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Bima," pungkasnya. (KB-07)



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.