Demokrat Tegas Tolak Penundaan Pemilu, AHY : jangankan 3 periode, satu hari saja sudah melanggar konstitusi

Kota Bima, KB.- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sambangi Kota Bima. AHY dalam kunjungannya yang bertajuk safari ramadan, usai salat tarawih bersama rombongannya, ia menggelar acara 'Ngopi Bareng Ketua Umum Demokrat' di Caffe Beginning Coffee, Jumaat malam (15/04/2022).

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (foto/ist).

Acara tersebut sekaligus dirangkaikan dengan konferensi pers bersama media online, cetak dan elektronik/tv. AHY mengatakan, Demokrat merupakan partai yang kukuh menolak wacana penundaan Pemilu. 

"Kami menolak isu penundaan Pemilu, tegas kami dengan lantang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu. Wacana itu benar-benar akan merusak demokrasi kita," ujarnya dihadapan awak media. 

Selain itu kata dia, wacana penundaan Pemilu termasuk mengkhianati amanat reformasi. Sebab menurutnya, selain melanggar konstitusi negara, melanggengkan kekuasaan tidak ada tujuan kongkrit untuk rakyat.

"Kami tidak percaya dan sangat menaruh curiga, katanya yang penting konstitusional. Walaupun amandemen diperbolehkan. Bahkan kita sudah beberapa kali melakukan amandemen UU. Tetapi tujuannya apa? Kalau tujuannya itu melanggengkan kekuasaan seolah-olah itu konstitusional, disinilah terjadi kekacauan yang bisa jadi berdarah-darah," gambarnya.

Dia menyebutkan, saat masa reformasi, ada persoalan yang sama bahkan lengkap dengan praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sementara kata dia, saat sekarang Indonesia telah menjadi negara yang berkembang dan maju, mengapa harus ada wacana tersebut.

"Kenapa tiba-tiba, dan entah darimana, kok ada mereka yang ingin memperpanjang kekuasaan tanpa dipilih langsung oleh rakyat. Jangankan tiga tahun, satu hari saja seseorang pejabat siapapun dia memperpanjang kekuasaannya tanpa dipilih melalui proses pemilu yang sah dan demokratis, artinya dia telah melanggar undang-undang atau konstitusi negara," terangnya. 

"Tidak bisa dibayangkan hal itu, negara mana yang seperti itu, lagian apa alasannya, kegentingan apa sehingga seperti itu, katanya ini keinginan rakyat, rakyat yang mana, saya tidak pernah tuh melihat ataupun mendengar ada rakyat yang minta izin untuk memperjuangkan pemilu ditunda, gak ada, rakyat yang mana yang dimaksud," urainya.

Seharusnya kata dia, pemerintah hari ini bukan berbicara tentang melanggengkan kekuasaan. Tapi bagaimana caranya, agar masalah kebutuhan rakyat di pasar kembali stabil. 

"Gimana persoalan minyak goreng, solar, BBM, petani susah, nelayan susah, UMKM susah dan lainnya, itu yang harus dicarikan solusinya" 

AHY menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan para mafia. Baik mafia, minyak goreng, BBM dan lainnya. 

"Pemerintahan seharusnya tidak boleh kalah dengan para mafia yang menimbun minyak goreng, BBM dan yang lain-lain itu," 

Ditambahkannya, jika misalnya Pemilu ditunda, sekarang minta 3 periode, berikutnya 4 periode dan seterusnya. Sampai kapan persoalan melanggengkan kekuasaan akan selesai.

"Kenapa tidak seumur hidup aja," pungkasnya. (KB-07)