Bawaslu Kota Bima Gandeng Media, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Kota Bima, KB.- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima gandeng Media Massa, melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif untuk Memastikan proses dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, berjalan sesuai koridornya.

Kegiatan tersebut, berlangsung Rabu, (1/3/2023) sore hingga malam ini, di Surf Cafe Kota Bima.

Hadir pada kegiatan dimaksud Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bima Asrul Sani, Sekretaris Subhan, Ketua PWI Kota Bima Indra Gunawan, Khairuddin M.Ali Wartawan Senior sekaligus Narasumber serta puluhan perwakilan media. 

Sekretaris Bawaslu Kota Bima Subhan dalam laporannya menyampaikan, bentuk tanggung jawab partisipasi mengawas dan menjaga pelaksanaan pemilu, dapat melalui peran media massa dalam menyampaikan informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan, agar bisa sampai di masyarakat dengan tepat dan akurat. 

"Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak semua stakeholder yang di antaranya media massa untuk ikut terlibat mengawasi jalannya pemilu yang langsung, umum, rahasia, aman dan tertib, sehingga tercipta demokrasi yang berkualitas,"jelasnya.

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bima Asrul Sani dalam paparannya, menggarisbawahi, saat ini beberapa tahapan telah dilaksanakan seperti verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD serta tahapan pemutakhiran data pemilih. 

Meski demikian kata wartawan senior ini, pada tahapan terdapat kendala pengawasan, seperti cuaca yang belum bersahabat terutama hujan lebat. Tapi tidak menurunkan semangat tim Bawaslu bekerja dan mengawasi jalannya tahapan pemilu. 

"Kegiatan hari ini merupakan bagian silaturahmi, sekaligus sinergitas Bawaslu bersama media massa dalam menyampaikan informasi pada masyarakat, serta mengawasi jalannya pemilu yang sesuai aturan dan mekanisme serta perundang-undangan yang berlaku," paparannya.

Asrul Sani juga menyebutkan, sebagai bentuk komitmen agar penyelenggaraan pemilu berkualitas, maka Bawaslu juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga untuk mengawasi bersama jalannya pesta demokrasi. Di antaranya membuat kesepakatan bersama dengan Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Mbojo-Bima, FKUB dan beberapa lainnya. 

Menurutnya, media itu punya mata dan telinga yang jangkauannya lebih luas dari Bawaslu. Kami mengajak semua stakeholder yang ada untung mengawasi penyelenggaraan pemilu, karena kami di Bawaslu memiliki keterbatasan. Terutama keterangan personil, sehingga kami membutuhkan pengawas partisipatif.

"Sehingga kami mengajak seluruh komponen yang ada di Kota Bima, agar bersama sama terlibat mengawasi proses pemilu,"harapnya

"Kami tahu Bawaslu memiliki keterbatasan, namun melalui kerjasama dengan semua komponen yang ada, maka pelaksanaan proses pengawasan pemilu dapat terlaksana dengan baik,"ujarnya.

Saat ini tambahnya, peran media dalam menyampaikan informasi tentang adanya dugaan penyelenggaraan pemilu, sehingga Bawaslu siap bertindak dan menindaklanjuti hingga dapat berperan menangkal informasi bohong (hoax) yang beredar di media sosial.

Narasumber pertama, Akhyar M Noer, Anggota PWI Kota Bima, mengatakan pers di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena media sosial lebih tajam dari pada media mainstream.

“Sekarang semua era digital, media massa sudah tertinggal jauh dari media sosial. Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada media sosial begitu luar biasa,” ungkapnya.

Kemudian yang diharapkan Bawaslu pada peran media pada pengawasan pemilu partisipatif, tetap harus pada media massa, bukan media sosial.

“Sebab, media massa dalam penyajiannya kredibilitas dan tidak memiliki dampak hukum. Berbeda dengan media sosial,” tegasnya.

Karena ini membahas pengawasan partisipatif pada pemilu, maka tugas media massa tidak boleh ketinggalan. Tapi lebih dari itu, harus menemukan lebih banyak data dan fakta di lapangan.

“Tidak hanya berita seremonial penyelenggara pemilu, tapi juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas sambung Akhyar, Bawaslu tidak mungkin bisa menjangkau semuanya. Maka untuk memudahkan kinerjanya, Bawaslu tetap harus menggunakan media massa sebagai mitra kerja untuk membantu pengawasan.

“Karena sesungguhnya juga, tugas media massa harus memastikan pelaksanaan pemilu ini berjalan jujur dan adil. Demikian pun yang diinginkan publik,” tukasnya. (KB-02)