DPR Minta Naik Gaji Saat Efisiensi, Disebut Melawan Instruksi Presiden Prabowo

Bima,KB.- Menanggapi keinginan DPRD Kabupaten Bima yang menuntut kenaikan gaji disaat adanya instruksi efisiensi anggaran oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, hal itu disebut sebagai sikap pembangkangan terhadap garis kebijakan pemerintah pusat. 

Doktor Alfisahrin

"Saya nilai permintaan kenaikan gaji anggota DPR di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pusat merupakan tindakan " disobidence policy " yakni pembangkangan terhadap garis kebijakan pemerintah pusat," kutip Doktor Alfisahrin, Sabtu (08/03/2025). 

DPRD Kabupaten Bima minta naik gaji dan tunjangan di tengah pemerintah pusat gelar kebijakan efisiensi. Kata dia, itu tidak etis dan anggota DPR kelihatan tidak memiliki rasa empati terhadap kesulitan masyarakat. 

DPRD Kabupaten Bima Minta Naik Gaji

"Di mana larinya hati nurani, PHK besar_besaran terjadi luas di banyak daerah bahkan kantor_kantor mengeluh tidak bisa beroperasi karena kekurangan dana," kritik laki-laki yang berbadan kekar dan juga dikenal sebagai pengamat politik di wilayah NTB. 

Selain tidak proporsional dan kontekstual dengan suasana batin dan keresahan publik akibat dampak efisiensi, tentu akan memicu sentimen negatif publik bahwa DPR sekarang ini hanya pentingkan diri sendiri dan kelompok. 

Menurut dia, DPRD Kabupaten Bima seharusnya membangun komunikasi dengan eksekutif/ Bupati Bima yang baru terpilih untuk menyiapkan rencana aksi dengan mengecek kecukupan ruang fiskal dalam mengantisipasi terjadinya kontraksi ekonomi seperti inflasi dan kenaikan harga bahan pokok akibat kebijakan efisiensi. 

"Saya kira anggota DPRD tidak perlu ajukan permintaan kenaikan gaji dulu. Fasilitas gaji dan tunjangan yang ada saja sudah cukup banyak. Kenaikan gaji menurut saya secara filosofis harus ada dalil dan hitungan logisnya," sebutnya. 

Sebagai pemerhati juga, ia pertanyakan apa yang menjadi dasar permintaan naik gaji tersebut. Apa produktivitas kinerja sudah meningkat, berapa banyak undang_undang yang telah dihasilkan, dan bagaimana mutu pengawasan terhadap kinerja eksektif sebelumnya, apa saja empirical evidence yang bisa didilihat publik sebagai bentuk konkrit peningkatan mutu kinerja anggota DPR. 

"Aneh saja rasanya di seluruh pelosok Indonesia tengah marak dilakukan efisiensi kok malah DPRD Bima minta naik gaji. Terdengar Kocak dan tidak menghargai konstituen yang tengah dihimpit kesulitan karena efek kebijakan efisiensi. Pikir_pikir dulu dengan cermat bila perlu tunda hasrat dan obsesi minta naik gaji," pungkasnya. (KB-TIM)