Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi, 45 Anggota DPRD Bima Justru Minta Kenaikan Gaji

Bima, KB.- Disaat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran terutama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Justru sebaliknya, yang dilakukan 45 anggota DPRD Kabupaten Bima NTB. 

Ilustrasi

Para wakil rakyat tersebut menuntut adanya kenaikan tunjangan transportasi, perumahan dan juga sosialisasi perda (Sosper) yang nilainya cukup fantastis, dalam satu tahun dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Terungkapnya keinginan besar 45 anggota Dewan, yaitu pada saat rapat Banmus, bahkan seorang oknum anggota dewan sempat membanting sebuah meja hingga pecah semua kaca mejanya. 

Dalam rapat Banmus yang diselenggarakan pada 7 Maret 2025 itu terdengar interupsi dari beberapa anggota Banmus kepada pimpinan sidang, Diah Citra Pravitasari. Pimpinan sidang pada saat itu diminta untuk meminta tanggapan terhadap eksekutif mengenai hasil keputusan rapat Banggar Tahun 2024 lalu, yaitu  rapat banggar Tahun Anggaran 2025 yang membahas soal tambahan transportasi, perumahan dan sosper itu. 

"Memang ada saat itu di keputusan rapat banggar Tahun 2024 lalu yang membahas APBD 2025," kutip Rafidin pada kabarbima.com Jum'at (07/03/2025). 

Pada saat itu sudah disepakati bersama pada rapat Banggar dimaksud untuk penambahan nominal sederet tuntutan para wakil rakyat tersebut. Walau sudah disepakati dalam rapat Banggar Eksekutif dan Legislatif, namun hingga Maret 2025 tidak ada kenaikan gaji di Lembaga Dewan dan membuat beberapa anggota Banmus marah. 

"Beberapa diantaranya yang disepakati untuk penambahan saat itu, Sosialisasi Perda, tunjangan perumahan dan transportasi, tapi hasil rapat itu tidak ditindaklanjuti oleh teman-teman eksekutif sampai hari ini," sebut Sekjen DPD PAN Kabupaten Bima. 

Rafidin menyadari adanya instruksi presiden terkait efisiensi. Tapi kata dia, sederet usulan yang sudah disepakati dalam rapat Banggar itu dibahas sebelum adanya instruksi efisiensi anggaran. 

Dikatakannya, Legislatif meminta terhadap eksekutif untuk menyampaikan secara terbuka kepada lembaga Dewan, terhadap apa saja dan berapa jumlah efisiensi anggaran di DPRD Kabupaten Bima. 

"Kalau pun terjadi efisiensi, jelaskan secara terbuka kepada kami anggota DPR, teman-teman di Dewan juga tidak mungkin memaksakan, karena terlebih adanya instruksi langsung presiden untuk efisiensi. Kita harap disampaikan secara terbuka pada teman-teman Dewan pada saat rapat banggar kedepan. Sehingga tidak menimbulkan tanda tandanya apalagi sudah disepakati pada rapat banggar anggaran tahun 2025 beberapa waktu lalu," pungkasnya. (KB-TIM)