Sertijab Bupati Bima 'Dihadiahi' Demo Penolakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK

Bima,KB.- Pada momen sakral penyerahan tongkat estafet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri - Drs. Dahlan M. Noer kepada Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima Adi Mahyudi dan dr. Irfan dihadiri oleh sejumlah masa aksi yang menolak keputusan kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. 

Ketua Forum THK II Kabupaten Bima, Ahmad, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tidak konstitusional. Kata dia, sangat mencederai keberadaan para honorer sekarang ini yang baru saja lulus jadi CPNS dan PPPK. 

"Innalillahi wainnailaihi rojiun, telah berpulang kerahmatullah ibu menteri kita" kutip laki-laki berdarah Sape Rabu (12/03/2025). 

Dia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima agar mendengar dan memperhatikan konstituennya setelah adanya keputusan kemenpan RB tersebut. Ia juga mendesak DPR segera membentuk TIM penolakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. 

"Seharusnya tanggal 1 Maret 2025, tapi karena keputusan tersebut menjadi 1 Maret 2026, bayangkan bagaimana susahnya kita berjuang dengan selelah lelahnya demi semua ini, tapi justru ibu menteri kita mengeluarkan keputusan yang zholim itu," kilasnya. 

Ahmad mengatakan, Bupati dan Wakil bersama DPR harus bersama-sama dengan masa aksi menghadap kemenpan RB. Karena kata dia, salah satu daerah sudah melakukan hal tersebut. 

"Jika bupati dan wakil bupati tidak mampu membiayai keberangkatan atau pun DPR tidak mampu membiayai juga, kita siap membiayai keberangkatan itu yang terpenting hajat hidup kami dapat diselesaikan dengan baik," tutupnya. (KB-07)