Hadiri Halal Bihalal RKD, Gubernur NTB: Saya Hanya Ingin Pulang dan Melihat NTB Menjadi Baik

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri acara Halal Bihalal Rukun Keluarga Dompu (RKD) Pulau Lombok yang digelar di Auditorium UIN Mataram, Minggu (20/4). Mengusung tema “Perkuat Silaturahmi, Perkokoh Persaudaraan”, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti, serta ratusan warga Dompu yang bermukim di Pulau Lombok.

NTB, KB.- Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dikukuhkan sebagai anggota kehormatan RKD bersama Wakil Bupati Dompu dan Kepala Dinas Perdagangan NTB, yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs. Bupati Dompu. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan sambolo dan penyematan pin kehormatan oleh tokoh masyarakat Dompu.

Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan motivasi utamanya kembali ke NTB adalah untuk berkontribusi membangun kampung halaman.

“Saya hanya ingin pulang dan melihat NTB menjadi lebih baik. Karena itu di dalam proses ini saya dikritik, saya dicacimaki, saya dicerca. Itu sudah biasa, gak ada yang saya masukkan ke dalam hati, gak ada yang saya masukkan ke pikiran. Saya sudah siap menerima itu semua. Apapun saya siap menerimanya, yang penting NTB menjadi lebih baik,” ungkap Gubernur.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan, lanjut Gubernur, adalah mendorong peningkatan tipe dua rumah sakit di Pulau Sumbawa. Selain itu, pada pergeseran anggaran pertama tahun ini, Pemerintah Provinsi NTB akan menambah fasilitas dan peralatan rumah sakit, serta mendorong lahirnya tenaga dokter dan spesialis dari kalangan putra-putri daerah.

“Insya Allah ke depannya kita akan cari warga Bima, Dompu, dan Sumbawa untuk kita sekolahkan spesialis. Karena ini penting. Orang Lombok gak boleh jadi dokter di Pulau Sumbawa. Karena nanti setelah dua tahun pasti minta pindah,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur berkomitmen untuk membangun pondasi pemerintahan yang kuat, termasuk dengan menata ulang tata kelola dan menyelesaikan kewajiban keuangan pemerintah provinsi.

“Bisa saja hari-hari ini saya berlari kencang. Tetapi kalau saya berlari kencang dalam keadaan pondasinya belum kuat, pasti akan rontok di tengah jalan. Karena itu saya memilih memperkuat pondasinya, menata ulang tata kelola keuangan. Alhamdulillah di pergeseran pertama semua hutang sudah kami bayar. Karena kami ingin, lebih baik kita susah tapi gak punya hutang daripada sok kaya tapi hutangnya banyak,” tegasnya.

Lebih jauh, Gubernur juga menyoroti tingginya biaya birokrasi di NTB dan perlunya reformasi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap tenaga honorer, kontrak, dan PPPK.

“Saya tidak mau itu terjadi, karena itu saya akan melakukan perampingan. Yang hari ini sudah kami kirimkan ke DPRD untuk dibahas—perda mengenai perampingan—untuk memastikan bahwa sejak tahun ini pengeluaran anggaran belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen. Karena kalau kita bisa menggunakan hanya 30 persen, maka ada tambahan anggaran yang bisa kita gunakan untuk proyek-proyek, program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tutup Gubernur. (KB-TIM)