Reformasi Birokrasi
Istilah Reformasi Birokrasi bukan lagi hal yang asing ditelinga kita hari ini, walau yang sering kita dengar adalah dalam bentuk bahasa indonesia tulen, yaitu pergantian pejabat struktural, baik dalam lingkup pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pun sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/Desa, bahkan sampai pada perangkat pemerintah paling bawah.
Sederet bentuk struktural kepemerintahan diatas, mulai daripada tingkat yang paling atas sampai pada tingkat yang paling rendah, tentu akan melakukan yang namanya reformasi birokrasi/mutasi jabatan, bahkan sampai pada pemecatan. Baik pemecatan secara hormat maupun tidak hormat, tetap akan melakukan reformasi birokrasi dalam sistem kepemerintahan tersebut.
Reformasi birokrasi atau mutasi jabatan, banyak hal yang mesti dilihat dan ditinjau dari berbagai aspek. Baik dalam hal potensi dan kualitas diri, juga nilai yang dimiliki oleh setiap individu, pun sampai pada jarak transportasi yang akan ditempuh oleh si bakti tersebut. Namun hal sedemikian rupa tersebut, tidak lagi menjadi bahan pertimbangan yang tegas dari seorang pemimpin ataupun penguasa.
Seperti hal yang kita ketahui bersama, ketika sang penguasa melakukan mutasi jabatan/reformasi birokrasi hari ini pada aspek-aspek tersebut, tidak lagi menjadi bahan pertimbangan yang urgen dalam melakukan reformasi birokrasi. Melainkan, siapa yang punya jasa yang lebih, dalam membantu memenangkan kursi jabatan sang penguasa, yaitu kursi empuk yang jadi rebutan para kompetitor politisi praktis tersebut. Kualitas, juga nilai per-individu bukan lagi hal yang begitu urgen dalam mempertimbangkan si bakti yang akan menduduki jabatan-jabatan yang ada.
Bahkan hal yang paling bodoh dan bobrok sekalipun, diterapkannya dalam melakukan reformasi birokrasi hari ini. Yaitu, seberapa tebal amplop yang disetorkan dan siapa yang berani mengeluarkan jumlah materi yang banyak, itulah yang dapat menduduki kursi jabatan yang akan dilantik. Sangatlah ekstrem kondisi organasiasi kepemerintahan sekarang ini, karena segala hal terkontaminasi dengan ajang bisnis atau telah dipolitisasi.
Contoh : Hari ini banyak para pejabat, pun penguasa yang menjadikan Mutasi/Pelantikan pejabat strutural lembaga kepemerintahan sebagai sapi perah, dengan dalih " jika ingin dipindahkan atau tidak ingin dipindahkan, maka harus menyetor sejumlah uang. Jika ingin dilantik, maka harus menyetor dulu" #Negeri haha hihi huhu
Manajemen yang sehat tentu akan menghasilkan produktivitas kerja yang efektif, juga dapat maraih waktu yang efisien. Apabila pola manajemen tidak sehat yang diterapkan, tentu hasil kerja pun tidak memuaskan, bahkan struktur organisasi pun akan terkesan bobrok.
Karena pola manajemen yg kurang sehat, maka akibatnya akan terkesan kurang baik. Ketegasan merupakan bentuk praktis dalam merawat keseimbangan. Sebab manajemen yg sehat itu penting.
Tujuan dari pelantikan atau mutasi, merupakan sebuah mimpi yang cemerlang. Dalam hal ini, kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan dapat terjadi produktivitas kerja dari sebelumnya yang hanya berjalan ditempat atau bergerak mundur, menjadi lebih berkompeten dan maju.
Reformasi birokrasi akhir-akhir ini seringa mendapat sorotan dari berbagai elemen. Kebijakan pelantikan/mutasi yang sejatinya dilakukan untuk pemeretaan struktur organisasi dan peningkatan kualitas instansi dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan publik, justru dijadikan sebagai ajang bisnis dengan berbagai macam dalih-dalih yang disodorkan.
Menakar tentang kebijakan reformasi birokrasi, tidaklah terlalu sulit untuk melihat objektif dan subjektifnya. Pelantikan jabatan yang didasari pada kebutuhan peningkatan kualitas kerja, jelas merupakan pertimbangan objektif. Namun, reformasi birokrasi dapat menjadi subjektif ketika gejala-gejala yang disodorkan berbau politis dan kepentingan, serta tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan instansi-instansi terkait.
Kebijakan reformasi birokrasi harusnya didasarkan pada analisis kebutuhan dan pertimbangan lainnya secara cermat. Karena reformasi yang baik harus memenuhi kriteria.
Misalnya, kriteria pedagogis, psikologis, beban kerja, nilai dan lain-lain. Menggunakan kriteria yang jelas dengan mengedepankan komptensi penjenjangan, manajerial, dan pengasaan teknologi informasi figuritas dengan memerhatikan track record individu, kebutuhan kolektif dan prestasi besar yang telah dicapai.
Sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangat integralistik bagi kemajuan suatu instansi, terlebih dalam lembaga kepemerintahan. Suatu organisasi dapat berkembang dan maju apabila didukung dengan sumber daya mansia yang memadai. Dengan sumber daya manusia, si bakti dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi peogram-program pengembangan organisasi dengan baik.
Aspek manajemen pun suatu pertimbangan urgen yang mesti dicermati dengan baik. Manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu lembaga dalam jangka panjang. Pentingnya manajemen, meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, serta evaluasi dan pengendalian atau kontrol.
Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi secara internal yang berkaitan dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threat) lingkungan yang secara eksternal dipandang dari sudut kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness).
Menggunakan analisis SWOT dalam memanfaatkan sumber daya manusia serta kemampuan organisasi lainnya merupakan langkah strategis menuju pada pencapaian sasaran organisasi. (*)
Tidak ada komentar