Bupati dan DPRD “Temu Konsultasi”

Bima, KB.- Selasa, 13 November 2018, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima, berlangsung “Temu Konsultasi” jajaran Eksekutif Kabupaten Bima dengan Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Bima. Temu konsultasi sebagaimana dimaksud dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima beserta para Kepala OPD, Kabag Setda dan Pejabat Ecelon 3 dan 4, dalam penyampaiannya menyatakan bahwa hakikat, Temu Konsultasi antara jajaran Eksekutif dan Legislatif merupakan media Silaturrahmi dan musyawarah yang membuka ruang koordinasi guna membahas berbagai dinamika dan langkah – langkah kebijakan yang dapat mendinamisasi pelaksanaan tugas kedua lembaga sehingga membawa hasil yang optimal bagi seluruh masyarakat.

"Temu Konsultasi seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh dua lembaga eksekutif dan legislatif, untuk ajang silaturahmi dan koordinasi serta musyawarah terkait arah pembanguan daerah," jelasnya.

Bupati Bima juga menyampaikan ungkapan Terimakasih mendalam atas setiap dukungan normative DPRD Kabupaten Bima dalam pelaksanaan tugas – tugas Eksekutif, sembari mengajak kepada segenap hadirin, untuk bersama-sama membulatkan tekad, dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada daerah sesuai kapasitas masing-masing.

Temu Konsultasi dan Silaturrahmi berjalan sangat dinamis, banyak usul – saran yang disampaikan oleh segenap Anggota Dewan. Hal – hal yang mengemuka antara lain  adanya harapan dari DPRD Kabupaten Bima agar pokok-pokok pikiran dan aspirasi Anggota Dewa tercover secara representative dalam APBD 2019; perlunya peringatan kepada ASN untuk tidak terlibat langsung dalam kancah politik praktis. Hal ini disampaikan oleh Nurdin Amin. 

Selanjutnya, Duta PAN, Muhammad Aminurlah menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah memberikan attensi atas merajalelanya Narkoba, Judi dan lain-lain; dalam hal ini ia meminta langkah-langkah Taktis Pemerintah Daerah untuk mereduksi bahkan meniadakannya. Hal lain yang juga disampaikannya adalah  Masalah PAD yg harus digenjot dengan menertibkan pemungutan dan Penyetoran Pajak serta Retribusi mulai dari Juru Pungut dan seterusnya. Aminurlah juga berharap agar Perda – Perda yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

Senada dengan yang disampaikan Muhammad Aminurlah,  Ir. Rahmat menekankan pentingnya maksimalisasi pengelolaan kekayaan daerah agar dapat mengoptimalisasi capaian PAD. Ir. Suryadin juga meminta penertiban asset Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kota Bima serta disusunnya aturan yang memungkinkan PD Wawo dapat terus mengembangkan peran dan fungsinya.  

Muhammad Natrsir, menegaskan perlunya penajaman Koordinasi / Konsultasi antar instansi, rehab pasar Tente, pentingnya keberadaan tenaga Dokter di Puskesmas Ngali sebagai bagian dari persyaratan Akreditasi Puskesmas serta maksimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Duta Partai Gerindra, mengusulkan pentingnya pengadaan Mobil Damkar untuk tiap kecamatan guna mengantisipasi bencana kebakaran sebagaimana yang kerap terjadi akhir – akhir ini.

Saulaiman MT meminta intensitas Temu Konsultasi ditingkatkan;  Administrasi asset daerah serta tapal batas desa terus ditertibkan.

Terkait dengan saran – usul yang berkembang dalam moment tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si menyatakan bahwa yang berkaitan dengan sarana / prasaranan, akan dikaji secara komprehensif serta ditindaklanjuti secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan penganggaran; sementara terkait dengan hal – hal yang bersifat nonfisik akan ditindaklanjuti secara proporsional dan normative. (KB-01)