Wahab Beberkan Tidak Satupun OPD yang Mengisi Form PPID

Bima,  KB. - Pada acara pemberian penghargaaan dan Anugerah bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk OPD, Kecamatan dan Desa Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2017, Rabu (27/12/2017), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfostik) Kabupaten Bima,  Abdul Wahab Usman, SH membeberkan, bahwa semua OPD di Kabupaten Bima tidak ada yang mengisi form penilaian PPID.

Katanya, setiap tahun dilakuakn penilaian kinerja PPID di semua OPD, Camat dan Desa. Dari semua yang dinilai itu,  ada yang mengisi dan kembalikan form, ada pula yang tidak mengembalikan Form yang diisi ke panitia. Katanya, tidak ada satupun OPD  yang mengembalikan form itu, untuk diajukan sebagai dasar penilaian.

"Jangankan memberikan informasi ke masyarakat,  ke sesama pemerintah saja susah memberikan informasi," sorotnya.

"Dari semua OPD yang ada, sudah kita sosialisasikan dan sudah kita berikan form penilaian untuk diisi. Namun tidak satupun OPD yang mengebalikan form tersebut, untuk kami tindaklanjuti dengan visitasi. Untuk Kecamatan hanya 3 kecamatan saja yang mengisi form. Sementara untuk Desa hanya sebagian yang mengembalikan form," bebernya.

Sehingga pada penilaian tahun ini, panitia menggunakan form yang lama untuk penilaian dan pemberian peringkat. Penilaian ini  merupakan hasil verifikasi lanjutan berdasarkan nominasi. Menurutnya, ini sudah seobyektif mungkin, tanpa campur tangan siapa pun.

Dikatakannya, Setiap OPD itu ada PPID pembantu,  jadi bisa memberikan informasi kapan pun.  Bukan dijadikan alasan pelayanan satu pintu. 

"Yang satu pintu itu adalah kebijakan,  namun jika kebijakan itu sudah dan sedang dilaksanakan tidak masalah untuk disampaikan," jelasnya.

Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer juga sempat geram mendengar laporan kepala Diskominfostik tersebut.  Dirinya kesal ketika mengetahui OPD dan camat tidak mengisi dan mengembalikan formulir. 

"Masa hanya 3 camat yang mengisi formulir. Sesibuk apasih camat  sampai tidak bisa mengisi form tersebut, padahal itu tolak ukur penilaian PPID. Begitu juga dengan OPD, tidak ada yang mengisi dan mengembalikan form.  Perlu diingat, kita yang terbaik di antara 10 kota dan kabupaten di NTB dalam hal pelayanan informasi publik,  masa dari 18  kecamatan hanya 3 yang mengisi dan mengembalikan formulir. Kita ini terbaik pertama PPIDnya,  lalu bagaimana dengan peringkat PPID selanjutnya, kalau yang urutan terbaik aja  begini modelnya," tegasnya.

Menurut lekaki yang biasa disapa Baba Leo ini, Kalau daerah ini ingin maju, kita butuh SDM yang handal. "Memang terlihat kecil atau sepele formulir itu, tetapi itu menentukan penilaian dan pemeringkatan," jelasnya. (KB-01)