Menguji Reputasi Bima Ramah Dua Tahun Kepemimpinan IDP-Dahlan - Kabar Bima - Portal Berita Bima Terbaru

Menguji Reputasi Bima Ramah Dua Tahun Kepemimpinan IDP-Dahlan

Oleh: Satria Madisa

Bima Religius, Aman, Makmur dan  Handal (RAMAH) merupakan visi IDP-Dahlan dalam membangun dan mengembangkan Bima. Dua Tahun usia Bima Ramah, baik dalam tataran teoritis konseptual dan kontekstual aplikatif bermasalah. IDP-Dahlan sebagai eksekutor daerah tidak mampu mengaktualkan visinya dalam membangun bima. Krisis multidemensi menyeruak kepermukaan publik. 

Sektor internal pemda, alokasi kebijakan, sosial kemasyarakatan, lingkungan, integritas pejabat pemda dan melebarnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi ironi dan kegilaan massal yang dipertontonkan dipermukaan publik. Bima Ramah tidak bisa memberikan masyarakat bima terhadap kenyamanan dan rasa aman. Visi Ramah hanya ada dibaliho-baliho digedung SMA dan menjadi gincu penghias. Dalam tataran praktis bualan Pemda semata.
Ada beberapa indikator kami Ikatan Mahasiswa Bima Mataram menilai “kerancuan” dari reputasi bima “RAMAH” dalam suatu integrasi1 membangun Bima. Diantaranya;

•Krisis kepemimpinan yang di tandai minimnya evaluasi oleh IDP-Dahlan dalam mengemban tugas konstitusional danq tugas moral sebagai pemimpin Bima.

• Semakin menguatnya tensi premanisme dilingkup Pemda. Sebut saja premanisme di Dinas BPMDes, Pertanian, dan PUPR. Ini menunjukan bahwa integritas pejabat dalam ruang lingkup Pemda miskin dan tidak ada sikap yang jelas dari IDP-Dahlan

• Manajemen konflik yang tidak terarah dan berkelanjutan, sehingga tensi konflik komunal, dan aksi main hakim sendiri semakin tinggi yang tidak mendapatkan respon yang jelas dengan menggali faktor penyebabnya serta merumuskan desain konflik dan mengharmoniskan Bima Ramah. (Baca Realita).

• Dalam konteks Pembangunan dan pengembanganq potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Ini bisa kita lihat dari Sumber APBD Kabupaten Bima yang presentasinya hanya bermodal APBN. Ini artinya Bima bukan Daerah yang produktif padahal ada beberapa sektor yang bisa dijadikan medium untuk mendongkrak PAD. Sebut saja situs Wadu Pa,a di Kecematan Soromandi sebagai medium pariwisata berbasis budaya, belum lagi sektor pertanian dan kelautan.

• Pemda yang disinyalir sebagai “Markas KKN”, sebut saja dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah, kedelai, jagung, dan fibergllas. Dan anehnya tersangka kasus korupsi mendapatkan jabatan istimewa dilingkup Pemda.

• Pemda tidak serius dan konsisten dalam memberantas Ilegal loging.

• Pembangunan Infrastruktur yang tidak Merata. Dikabupaten Bima masih banyak Jalan Raya yang belum diaspal. Sebut Saja, Jalan Dorombubu  di Desa Punti Kec. Soromandi, Jalan lintas Doridungga-Lare,u Kecematan Donggo, Belum lagi jalan lintas Manggekompo-Toke (Kec. Donggo) dan masih banyak lagi yang lainya. Yang memerlukan1 langkah kongkrit dari Pemda.

Pemerintah Daerah dibawah kekuasaan  IDP-Dahlan seyogianya harus benar-benar mengejewantahkan visi Ramah sebagai spirit dan pertanggung jawaban Moral dalam menjalankan tugas Negara, tugas Konstitusi, dan tugas moral. Hemat penulis IDP-Dahlan harus memimpin gerakan struktural dan kultural dalam menyelesaikan problem daerah dengan  menggandeng lembaga terkait dan semua stoke holder dalam menjelaskan bahwa Bima benaran ramah, bukan marah-marah. Akhir kata Bima tidak akan ramah selamav premanisme, krisis integritas, kesenjangan sosial dan diskriminasi pembangunan masih melebar. Semoga IDP-Dahlan selalu dalam keadaan sehat.

Mataram 02/03/2018. Refleksi Aksi “Ultimatum  IMBI Mataram, Terhadap IDP-DAHLAN di Bundaran BANK INDONESIA Kota Mataram.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.