Loyalis Atau Populis?

Oleh : Arifudin

Mahasiswa Muhammadiyah Mataram.

Pemimpin Daerah seyogianya bukanlah sosok yang loyalis ataupun populis, melainkan pemimpin yang berkarya, bukan berkarier. Apa karya yang diharapkan dari seorang pemimpin Daerah? Tak lain adalah menjadikan Daerahnya sebagai kekuatan moral yang mampu menyejahterakan masyarakat melalui kiprahnya.

Bagaimana cara memilih atau mencari pemimpin daerah? Penulis cenderung menggunakan istilah mencari pemimpin bukan memilih pemimpin. Sangat berbeda antara memilih dan mencari. Kalau memilih artinya menetapkan dari calon yang ada atau tersedia atau mencalonkan diri atau dicalonkan, sedangkan mencari artinya menemukan calon yang sesuai tugas yang akan diemban. Seharusnya proses yang dilakukan didaerah adalah pencarian, bukan pemilihan, DPR atau DPRD

Ada hal yang mendasar dalam proses pencarian pemimpin yaitu bahwa calon tak harus mendaftarkan diri atau melamar karena DPR atau DPRDnya bukan pekerjaan atau jabatan karier tetapi penugasan atau jabatan amanah. Tugas diamanahkan kepada orang yang mampu mengembannya. Mampu tidaknya seorang calon bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh kalangan di luar dirinya.

Kita patut mempertanyakan jika seseorang menyatakan bahwa dirinya mampu dan berhasil. Sebab, kemampuan dan keberhasilan seseorang tak dapat dinilai oleh diri sendiri. Hal itu tidak obyektif dan sangat subyektif. Namun, penilaian dilakukan oleh kalangan independen di luar dirinya sehingga obyektif.

Untuk mendapatkan pemimpin yang amanah bagi institusi perguruan tinggi, pemerintah dan perguruan tinggi sebagai dua entitas terpisah harus memerankan dirinya sebagai pemangku kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah seyogianya memberikan otonomi kepada Dana ro rasa  untuk menjalankan tugasnya membangun dana ro rasa maupun negara dan bangsa. Pemerintah seyogianya mengamalkan amanah otonomi dari pemerintah berdasarkan kaidah hakiki suatu negara. Baik pemerintah maupun perguruan tinggi sekalipu  bertanggung jawab menyejahterakan masyarakat.

Dengan otonomi yang diembannya, maka perintah daerah harus membentuk panitia untuk meneliti dan mencari sejumlah calon pemimpin daerah  yang kompeten dan amanah. Pencarian dilakukan, antara lain, dengan menelaah rekam jejak kepemimpinan dan kewibawaan akademik dari mereka yang berkiprah di bidang akademik dan masyarakat.

Bagi yang berkompeten, panitia akan menanyakan kesediaan mereka untuk menjadi pemimpin daerah. Dalam hal ini tidak ada proses pendaftaran atau pencalonan diri sebagai calon pemimpin daerah. Untuk menjamin kualitas pemimpin yang akan diberi amanah, panitia harus terdiri atas orang-orang yang amanah dan hanya punya pamrih terhadap kemajuan dana ro rasa ndai. (*)