Bima Jadi Kabupaten Layak Anak, Tim VL Dialog Dengan Bupati
Bima, KB.- Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Bima sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak, setelah sejumlah Desa dan Kecamatan Layak Anak terbentuk dibawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima.
Pada Rabu (15/05/2019) pagi, bertempat di aula kantor Bupati Bima, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE menerima kedatangan tim penilai Kabupaten Layak Anak yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI berjumlah dua orang yaitu Ernawati Wahyuni dan Marwan Sandari.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, kepala DP3AP2KB beserta jajaranmya, Kepala Bappeda Kabupaten Bima serta peserta dialog.
Pada Rabu (15/05/2019) pagi, bertempat di aula kantor Bupati Bima, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE menerima kedatangan tim penilai Kabupaten Layak Anak yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI berjumlah dua orang yaitu Ernawati Wahyuni dan Marwan Sandari.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, kepala DP3AP2KB beserta jajaranmya, Kepala Bappeda Kabupaten Bima serta peserta dialog.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M.Sc dalam pengantar bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka membahas terkait dengan verifikasi Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Layak Anak.
"Hal ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Bima yang termuat dalam RPJMD tahun 2010-2021 yaitu dari sisi handal dalam rangka membangun Kabupaten Bima kearah yang lebih baik lagi. Dengan dilaksanakan verifikasi Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Layak Anak ini nantinya merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Komitmen ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 B (2) dan operasional pada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,"jelas Muzakir.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan bahwa dengan adanya verifikasi
ini kedepanya Kabupaten Bima dapat dijadikan dan mendapatkan predikat
sebagai daerah Kabupaten layak anak yang mempunyai sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan anak.
Oleh karena itu tujuan akhir ini tersirat pada perlindungan anak menjadi
salah satu urusannya wajib yang diserahkan oleh pemerintah kepada
pemerintah Kabupaten maupun Kota akan semakin terwujud. "Keluarga sebagai
unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam
mempercepat terwujudnya komitmen dan bimbingan secara teratur,
terorganisir dan terjadwal,"tuturnya.
Bupati Bima berharap dengan adanya kegiatan ini kedepanya program
Kabupaten Layak Anak merupakan komitmen dari pemerintah daerah bagaimana
melibatkan dan menempatkan anak di dalam pembangunan.
Hal yang sama disampaikan ketua tim, Marwan Sandari bahwa saat ini
Kabupaten Bima berkomitmen untuk menuju Kabupaten Layak Anak, hal ini
ditujukan dalam bentuk dukungan dari seluruh stakeholder yang ada
seperti Dinas Pendidikan, dinas kesehatan hingga Dinas PUPR sebagai
instansi yang mengkaji tentang infrastruktur dalam membangun Kabupaten
yang benar - benar memberikan hak dari pada anak.
Dirinya menambahkan bahwa ada beberapa kriteria dalam penilaian
Kabupaten /Kota Layak Anak diantaranya: mengukur pencapaian teregistrasi
akta lahir anak, kegiatan aktivitas forum anak di daerah terkait
bagaimana anak terlibat langsung, masalah pengasuhan anak di daerah
utamanya terkait upaya penanggulangan nikah dini, progr kesehatan anak
dimulai dari anak baru lahir hingga layanan kesehatan terhadap anak,
kepastian keberlanjutan pendidikan anak serta sekolah yang ramah aman
anak. (KB-01)
Tidak ada komentar