Pilkada Bima : Menakar Politik Nilai Memanilisir Coast Politik

TENTANG DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY 

Civil societymerupakan sebuah konsep sistemik atau struktur kemasyarakatan yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh manusia. Konsep masyarakat ideal ini selalu menjadi diskursus paling menarik ditengah-tengah pertarungan sengit bermacam ideologi politik, ekonomi, dan sosial yang ditawarkan oleh para pemikir sebagai sebuah formulasi teoritis paling urgen dalam upaya pencapaian masyarakat adil dan sejahtera. Sebagai titik tolak perbincangan, civil society ( masyarakat Madani ) dianggap sebagai kondisi kesempurnaan yang merefleksikan cita-cita dan harapan tertinggi seluruh umat. 

Hal ini kemudian dihadapkan pada bermacam jalur atau aturandi legalkan (baik teoritis maupun praktis) sehingga menyemarakkan proses kompetisi ideologis berupa varian-varian alternatif model pencarian yang layak untuk dipertimbangkanmasyarakat. Wacana yang ingin diketengahkan adalah konsep demokrasi yang ada di Bima serta korelasinya dengan civil society. 

Hak politik Pendekatan Sosiologis, menempatkan kekuasaan sebagai gejala sosial, di mana kekuasaan itu berlaku atau digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat secara keseluruhan.dapat dikemukakan bahwa ilmu politik terkait itu mampu di jabarkan melalui proses panjang pada sa,at pegang kekuasaan. 

Satu sisi berkaitan erat dengan fenomena objektif, misalnya struktur daerah dan variasi alat-alat daerahsebagai fasilitator untuk kepentingan masyarakat khususnya Bima Namun pada sisi yang lainnya, terkait erat dengan masalah subjektif, misalnya saja kekuasaan, kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan yang ditunggangi oleh kepentingan masyarakat Bima itu seharusnya dilakukan oleh para _ para bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bima. 

DEMOKRASI TANPA NILAI 

Demokrasi memiliki catatan sejarah perkembangan yang berubah-ubah. Ia juga merupakan sebuah ideologi yang rentan terhadap segala macam perubahan sosial sehingga seringkali diartikan secara biasa oleh individu berdasar kehendak para pemimpin yang ada diBima. 

Hal ini sejalan dengan paradigma berpikir pemimpin yang cenderung menyangsikan sebuah keburukan dalam berpolitik.b Kesangsian yang kemudian diikuti tindakan evaluatif kritis dan diakhiri dengan penemuan teori-teori baru yang seringkali mengeliminir teori-teori lama Inilah salah satu ciri khas masyarakatBima yang menggunakan politik praktis untuk diterapkan pada masyarakat Madani.sebuah paradigma yang menitikberatkarasio atau akal terhadap pencarian hakekat_ hakekat kebenaran. 

Karena berasal dari olah pikir inderawi, maka orientasi civil society t adalah struktur kemasyarakatan yang dibangun di atas pilar-pilar pemikiran yang bersifat empirik, positif dan logis namun rentan terhadap perubahan temporal atau bahkan total (revolusi). Karenanya, problem relatifitas dan aplikabilitas( civil society ) ini sering dipertanyakanoleh masyarakat. 

Pemilu Demokratis Bima 

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Maka dari itu kita sebagai generasi muda melakukan penanaman nilai politik terhadap masyarakat sehingga menghasilkan pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD negara RI tahun 1945.

Meminimalisir Coast Politik 

Pertama, pembayaran (uang kompensasi)kepada partai/kelompok partai yang bersedia menjadi „ kendaraan politik‟ bagi bakal calon kepala daerahBima. Biasanya para bakal calon melakukan lobilobi dengan fungsionaris partai baik di tingkat daerah Bima Akhir dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah pembayaran uang kompensasi Penggunaan (kendaraan politik)ada tarifnya. Kedua, para calon menghimpun dana dari berbagai kalangan lewat Tim Sukses yang dibentuk untuk memenangkan pemilihan. 

Tim sukses ini tidak hanya menjadi konsultan politik seperti di negara maju, tetapi juga pelobi dan penghimpun dana. Mereka tidak hanya menjadi manajer kampanye dan pembantu sang kandidat, tetapi juga menjadi petugas lapangan yang aktif melakukan pendekatan dengan semua kalangan dan menghimpun dana. Dalam melakukan pendekatanpendekatan tersebut tidak jarang disertai aksi memberi sumbangan dalam berbagai bentuk. 

Ketiga, para calon dan Tim Sukses giat mensponsori berbagai kegiatan di pusat-pusat pembentuk opini misalnya dengan memfasilitasi berbagai seminar, diskusi, dan kegiatan-kegiatan dialog lainnya. Sukses memberi sumbangan pada orang-orang kecil. Permasalahan yang Dihadapi Berbicara tentang permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan mencegah politik uang, sangatlah kompleks. 

Tapi secara kategorial persoalan-persoalan tersebut dapat dikelompokkan. Terjadinya krisis nilai yaitu gejala kemerosotan pola bersama tentang apa yang benar, baik, dan luhur sebagai bangsa. Dalam pemilihan kepala daerah sering muncul gejala menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Berbagai manipulasi serta politik uang yang terjadi dalam rangkaian proses Pilkadal yang ada di Bima, merupakan sekilas bukti dari the end justifies the means itu. Lapisan elite / kaum Borjuis. maupun akar rumput lebih sering mengedepankan cara-cara kasar ketimbang cara-cara santun. Jarang ada kesediaan menghiraukan nilai-nilai toleransi. 

Bahkan budaya malu kian terdesak ke belakang. Masih sering terjadi para elite tak segan-segan saling menghujat, menghina dan adu otot tanpa perduli etika politik. Pejabat publik terus saja melakukan korupsi-kolusi nepotisme, tanpa menghiraukan moral politik sebagai pemimpin. Aparat publik masih saja mempraktikan kekerasan dengan berbagai alasan. Aparat hukum tanpa sungkan mempermainkan hukum menurut seleranya sendiri. 

Demikian pula yang terjadi pada panitia pemilihan. Hampir dalam setiap Pilkadal, panitia pemilih terindikasi terlibat suap menyuap dalam melakukan pekerjaannya sebagai panitia Krisis wibawa hukum. Seperti disebutkan sebelumnya aturan mengenai Pilkada sendiri memiliki celah untuk dimainkan oleh partai politik dan calon kepala daerah yang ada Bima. 

Demikian juga mengenai politik uang, aturan yang ada tidak cukup memadai menangkal terjadi praktik tersebut. Belum lagi pola penegakan hukum yang kurang kondusif. Tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan individu. 

SARAN 

1.Memaksimalkan coast politik 

2. Memberikan kesadaran politik 

3. Menjalankan pilkada sesuai dengan amanatPancasila,UUD 1945 dan perda Bima 

4. Tidak melegalkan politik praktis dan melakukan transaksi politik bersama para pengusaha 

5. Menyelenggarakan pilkada Bima dengan menggunakan hati nurani 

Penulis:

Nama : Ibrahim alBima ( Jamal ) 

 Asal. : Desa Ngali Kecamatan Belo Bima NTB