Gubernur, Sekda dan Ketua DPRD NTB Rakor Bahas Realokasi APBD 2020

Mataram, KB.- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)  terkait kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD Tahun 2020 menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu nomor: 119/2813/SJ dan nomor: 177/KMK.07/2020, secara virtual, Jum’at (17/4/2020).

Sekretaris Daerah NTB, H. Lalu Gita Ariadi, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda,, SH.MH, Saat Rakor di Mataram, Jum'at (17/4/2020). 

Rakor tersebut diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keungan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Bertempat di ruang kerjanya, Gubernur NTB turut didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. M. Tito Karnavian.

Pada momen tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. M. Tito Karnavian memaparkan terkait Rasio Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19. Alokasi Anggaran Penangana Covid-19 berjumlah 56,57 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari tiga pos alokasi yakni, penganganan kesehatan sebanyak 24,10 triliun atau 42,60% dari total alokasi anggaran, penanganan dampak ekonomi berjumlah 7,13 triliun atau 12,60% dan penyedian Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) berjumlah 25,34 triliun atau 44,80%.

Sedangkan pada Apd induk jumlah BTT meningkat setelah mengalami refocusing yakni, 842,93% menjadi 24,74 triliun dari jumlah awal BTT APBD induk 2020, 2,94 triliun. “Kita harus lebih serius lagi melakukan refocusin dan realokasi ini, karena kecepatan penularan sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 Provinsi semua sudah terdampak, jadi perlu kita waspadai,” jelas Tito sapaan akrab Mendagri.

Sementara itu, Menteri Keungan, Sri Mulyani Indrawati mrnyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan Perpres 54/2020 mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya. “APBD 2020 yang diperkirakan tadinya 1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan menggalami penurunan sebesar 228,5 triliun, ini artinya hanya akan terealisir sebesar 19,95 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani sapaan akrab Menteri Keungan.

 PAD turun 34% terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2% dialihkan untuk penanganan Covid-19 secara terpusat. Belanja pegawai dari APBD awal 2020 sebesar 442,27 triliun menjadi 360,38 triliun, belanja barang atau jasa dari 320,91 ke 154,67 triliun, belanja modal dari 236,46 ke 112,14 triliun. “Bila langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh daerah sebenarnya akan mendapatkan 94,39 triliun,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja pegawai, barang atau jasa, modal perlu upaya penghematan.(KB-03)