Terkait Konflik di Woha, Pemda dan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Gelar Rakor

Bima, KB.- Menanggapi konfik sosial yang terjadi beberapa hari terakhir di Wilayah Kecamatan Woha,  Pemerintah Kabupaten Bima bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Nusa Tengara Barat (NTB) melaksanakan rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk bersama beberapa kepala Desa  di wilayah Kecamatan Woha, seperti Kepala Desa Talabiu, Desa Penapali, Desa Godo, Desa Dadibou, Desa Risa, dan Desa Kelampa. 

Rapat tersebut berlangsung di ruangan rapat Bupati Bima, Rabu (31/05/2017). Rapat koordinasi tersebut dibuka dan dipimpin oleh Wakil Bupati Bima. Beberapa kepala desa tersebut memberikan pandanganya mengenai konflik yang ada pada masyarakat masing masing desa.

Wakil Bupati Bima Drs.H Dahlan M Noer pada kesempatan itu mengatakan,persoalan konflik ini sangat membutuhkan tenaga dan pikiran apalagi konflik tersebut terjadi di bulan puasa. "Untuk menangani konflik ini dibutuhkan peran semua pihak, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang berada langsung di daerah konflik, untuk ikut meredam amarah warga," terangnya.

Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H.L. Syafi’i, MM mengatakan, bahwa sesunguhnya konflik ini atau kejadian kejadian yang terjadi belakangan ini dikarenakan kurang bertemunya antara masyarakat dan pemerintah termasuk antara pemerintah dan aparat.

"Kalau pemerintah sering mengadakan pertemuan yang selalu menjaring keinginan keinginan masyarakat, pasti tidak ada masalah yang muncul.’’ ujarnya, Rabu (31/05/2017).

Syafi'i berpesan terhadap para tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita untuk memberikan pengarahan kepada para orang tua agar membina anak-anaknya. Karena orang tualah yang sangat dekat dengan anaknya dan kita sama-sama membina generasi yang ada.

"Kalau ada kelainan-kelainan terhadap anak, orang tua dan tokoh harus perduli terhadap generasi kita ini. Tegur dan binalah mereka," pintanya.

Diakhir pernyataannya, Syafi'i menegaskan bahwa  soal pembelokiran jalan harus ada sikap tegas dari aparat. " Saya sangat setuju, bahwa sikap tegas aparat dalam membuka jalan yang diblokir warga itu memang harus ada. Karena kepentingan orang lain yang menggunakan jalan itu perlu dipikirkan juga," tandasnya. (KB-06)