Tahun 2018, Tiga OPD Lingkup Pemkot Bima Tak Mampu Capai Target PAD

Kota Bima,KB.- Tahun 2018, tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditentukan oleh Pemkot Bima.

 M.Tayep Ismail, S.Sos.

Adapun Tiga OPD dimaksud yaitu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Dinas Parawisata, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima.

Target PAD Dishub tahun 2018 sebesar Rp.1,106.000.000,- yang mampu dicapai hanya Rp. 747,195,000, atau sebanyak (32.44) persen. Selanjutnya Dinas Parawisata dan Kebudayaan sebesar Rp.102.000.000,- juta hasil yang dicapai hanya Rp.61.100.000,- atau (40.10) persen. Dan terakhir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) target Rp.900.000.000,- hasil yang di capai Rp.577.752.000 (35.81) persen.

Ketiga OPD tersebut belum mampu mencapai target 100 persen atau mendekati 100 persen.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kasubag Keuangan Dishub Kota Bima M.Tayep Ismail, S.Sos yang dikonfirmasi kabarbima.com Selasa (22/01/2019) menjelaskan, kalau soal capaian target PAD, semua OPD lingkup Pemkot Bima sudah pasti ingin mencapai target, tapi melihat Kondisi di lapangan, itu tidak memungkinkan Dishub untuk bisa mencapai target yang sudah ditentukan itu.

"Masalahnya retribusi parkir kita ada sedikit kendala, sehingga kita tidak bisa mencapai target, karena pagu awal target ini memang terlalu tinggi," katanya.

Dikatakanya, dijalan nasional Dishub tidak bisa melakukan pungutan parkir, sehingga membuat pendapatan Dishub menurun itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Dishub tidak mampu mencapai target. Karena memang pendapatanya sudah berkurang.

"Titik-titik parkir kita semakin berkurang. Dulu kan lahan parki ada 40 lebih titik, sekarang hanya 20 titik. Bagaiman kita bisa mampu mencapai taget kalau lahannya sedikit," jelasnya.

Diaukuinya, bahwa capaian PAD Dishub tahun 2018 memang belum maksimal. Insya allah tahun 2019 pihaknya akan berusaha sehingga bisa mencapai target.

Sunarti, S.Sos, MM.

Di tempat terpisah, Kadis Parawisata dan Kebudayaan Kota Bima Sunarti, S.Sos, MM mengakui, kalau OPD yang dia pimpin itu belum mampu mancapai target PAD. Dan persoalan itupun menjadi atensi khususnya.

Cuman persoalanya kata dia, ada pada Peraturan Daerah (Perda) soal retribusi masuk kawasan wisata. Pada Perda lama jelas, tiket masuk hanya Rp.1.000 sedangkan biaya parkir dalam kawasan wisata Rp.5.000 dan itu diambil oleh Dishub.

"Gimana kita bisa mampu mencapai target kalau pendapatan atau retribusinya hanya 1.000 rupiah," ujarnya.

Dikatakanya, setalah keluar perda baru nanti pada bulan Februari ini, kawasan wisata sudah tidak ditarik biaya parkir lagi, hanya biaya tiket masuk.

"Untuk tiket masuk roda empat Rp.10 ribu , roda dua Rp.5 ribu dan pejalan kaki Rp. 2 ribu," jelasnya.

"Dengan perda baru nanti, saya optimis tahun 2019 bisa mencapai target,"pungkasnya.

Drs.H.Fahkruranji .

Sementara itu, kadis DLH Kota Bima Drs.H.Fahkruranji mengatakan, pentensi Pangahsilan PAD DLH, ada pada masyarakat dan mobil penyedot tinjan.

"Karena kewenangan penyedot tinja sekarang sudah dialihkan ke bidang Cipta Karya (CK) Dinas PUPR. Sehingga membuat pendapatan kita berkurang dan dan target PAD pun tidak mampu kota capai," jelasnya.

Selain soal mobil penyedot tinja, juga soal retribusi sampah di masyarakat sebesar Rp. 5 ribu perbulan, itu juga yang menjadi kendalah sehingga tidak bisa mencapai target.

"Masyarakat sudah tidak punya kesadaran lagi untuk membayar restribusi sampah, itu yang menjadi kendala," katanya. (KB-04)