800 Sertifikat Prona Dibagikan BPN di Kota Bima

Kota Bima, KB.-  Berlangsung di gedung convention Hall Kotabima pada selasa pagi (10/12/2019) BPN Kotabima gelar kegiatan penyerahan sertifikat program strategis Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Retribusi tanah. 

I Putu Juni Swasta, Ss,IT.MH

Kepala kantor BPN Kota Bima, I Putu Juni Swasta, Ss,IT.MH. menyampaikan bahwa pada kegiatan tersebut ada sejumlah 800 sertifikat tanah yang akan di bagikan untuk kotabima yang tersebar di lima kecamatan yang ada.  Dari 800 tersebut, 500 di antaranya adalah sertifikat tanah untuk masyarakat, sementara 300 sertifikat yakni untuk pemerintah Kota Bima.

"Di dalamnya termasuk tanah wakaf juga," katanya.

Dan Kata Putu kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama di laksanakan oleh BPN di Kota Bima  di tahun 2019. Karena memang kendala yang di temui oleh pihaknya terkait dengan proses pengajuan penerbitan sertifikat tanah itu selalu saja ada, sehingga menyebabkan telatnya proses penerbitan baik dari masyarakar maupun pemerintah.

"Padahal dalam PP 24 tahun 1997 terhadap bidang bidang tanah alasannya yang kurang lengkap dan tidak lengkap perlu di tambahi sebuah bentuk surat pernyataan serta di kuatkan oleh dua orang saksi yang mengetahui tentang riwayat obyek tanah yang di maksud dan inilah salah satu kendala yang sering kami hadapi," bebernya.

Kemudian yang kedua lanjut Putu, memang banyak bidang bidang tanah ketika akan di sertifikat kan belum sepakat para ahli warisnya. Sehingga menghambat proses penerbitan sertifikat tanahnya. 

Artinya secara umum bisa di simpulkan kendala yang paling banyak terkait dengan proses penerbitan sertifikat tanah itu adalah kurang lengkapnya bahan yang di miliki masyarakat.

"Karena memang dari dulu administrasi di tingkat desa/kelurahan itu kurang tertata dengan baik demikian pula dengan aset tanah milik pemerintah yaitu kurang tertibnya mengurus aset aset dan dokumennya. Nah ketika terjadi pergantian pejabat timbul masalah dan juga pejabat yang baru kadang kadang tidak menerima serah terima aset secara lengkap," akunya.

Kata dia, disamping pelaksanaan program strategis nasional atau prona Kantor Pertanahan kota Bima juga menyelenggarakan layanan rutin bidang pertanahan seperti proses penerbitan sertifikat untuk pertama kali dan proses layanan derivative seperti peralihan hak, hak tanggungan, roya dan pengecekan sertifikat.

Dari proses layanan pertanahan tersebut, kantor Pertanahan Kota Bima turut serta memberikan kontribusi terkait dengan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Untuk pajak daerah seperti BHTB di Kota Bima menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dimana pada tahun 2017 pajak daerah yang berasal dari BPHTB sebesar Rp 1.197.606.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 2.256.096.700, serta tahun 2019 sampai dengan bulan November sebesar Rp 2.205.718.765.

“Begitu juga dengan PPh yang terus mengalami peningkatan," tutupnya. (KB-07)