Potret Buram Untuk Warga di Kota Bima Soal Tukar Guling Lahan Pelindo

Kota Bima, KB.- Polemik soal pemindahan lahan warga Tanjung Kota Bima, yang saat ini sedang menempati lahan Pelindo, diperkirakan sangat tidak mungkin tukar guling itu terjadi. Pasalnya, perjuangan pemerintah terkait itu, terhalang oleh aturan negara.

HM Qurais H Abidin

Upaya yang sama ternyata sudah dilakukan sejak kepemimpinan HM Qurais H Abidin. Saat itu, dirinya sudah berkali-kali berkoordinasi dan datang langsung ke Pelindo 3 Surabaya juga pihak ke pihak kementerian.

"Lahan Pelindo bisa ditempati, tapi tidak bisa dimiliki," kutipnya, Senin (21/06/2021).

Dia menjelaskan, jika dapat dilakukan tukar guling, maka setiap lahan Pelindo yang ada di Indonesia akan dijadikan hal serupa. Artinya, selain hal itu, persoalan tersebut juga berbenturan dengan prosedur.

"Sederhananya begini, setiap lahan Pelindo dimana pun itu, seperti yang ada di real-real kereta api, maka sudah dari dulu lahan-lahan yang dijadikan infrastruktur tersebut dimiliki oleh warga, itu kalau bisa, tapi karena aturannya, itu tidak bisa dilakukan," tuturnya.

Menurutnya, hanya bisa dilakukan tukar guling ketika UU atau peraturan yang membatasinya sudah dirubah. Tapi hal itu sangatlah sulit kata dia, sebab merupakan domain negara.

"Kecuali kita bisa menghapus dan mengganti aturan itu dan itu sangatlah sulit," sebutnya.

Sebelumnya, dia pernah mengingatkan kepada pasangan Lutfer usai memenangkan Pilkada Kota Bima 2018 lalu. Yakni terkait janji politik soal pemindahan lahan tersebut.

"Pernah saya ingatkan dulu, bahwa ini sangat sulit. Tapi saya percaya, dia punya kemampuan untuk melobi orang-orang di pusat untuk itu," tutupnya. (KB-07)